MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID | PATI (Jawa Tengah) ~ Peristiwa 13 Agustus 2025 di Kabupaten Pati akan tercatat sebagai bab penting dalam sejarah politik daerah. Ribuan warga, dari petani hingga pedagang kecil, bergerak ke pusat kekuasaan bukan untuk pesta rakyat, melainkan untuk menguji seberapa tebal telinga kekuasaan mendengar jeritan warganya.
Akar persoalan ini sederhana namun menyentuh urat nadi rakyat: kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan hingga 250 persen. Bagi sebagian elit, angka ini mungkin sekadar penyesuaian. Namun bagi rakyat kecil, itu adalah perampasan pelan-pelan terhadap hak hidup yang layak.
Bupati Sudewo awalnya bersikeras, berdalih demi peningkatan PAD. Tetapi rakyat melihat lain: sebuah kebijakan yang lahir tanpa empati, tanpa musyawarah, dan tanpa perhitungan atas dampak sosial yang ditimbulkan. Dan seperti yang sering terjadi di negeri ini, suara protes yang tak dihiraukan akhirnya meledak menjadi gelombang kemarahan.
Aksi di Pati kemarin bukan sekadar unjuk rasa. Ia adalah referendum jalanan. Pesannya jelas: mandat rakyat bukan cek kosong yang bisa dihabiskan sesuka hati. Ketika janji kesejahteraan berubah menjadi beban, rakyat berhak menarik mandat itu kembali.
Langkah DPRD Pati membentuk Pansus Hak Angket adalah sinyal tegas bahwa legitimasi politik tak hanya diukur dari hasil pemilu, tetapi juga dari kesediaan untuk mempertanggungjawabkan kebijakan. Bahkan Partai Gerindra, pengusung Sudewo, memilih menarik dukungan—suatu tamparan politik yang jarang terjadi.
Pembatalan kenaikan pajak dan permintaan maaf Bupati Sudewo datang terlambat. Luka sosial telah terbuka. Kepercayaan telah tergerus. Sekalipun badai mereda, bekasnya akan terus mengendap dalam ingatan kolektif warga Pati.
Pelajaran dari Pati harus menjadi peringatan bagi kepala daerah di seluruh Indonesia: kekuasaan tidak kebal dari amarah rakyat. Kesejahteraan bukan sekadar angka dalam APBD, melainkan rasa aman di hati rakyatnya. Dan ketika hati rakyat terluka, mereka akan datang—bukan untuk meminta, tetapi untuk menuntut.
Di era di mana media sosial dapat memantik api perlawanan lebih cepat daripada rapat birokrasi, setiap pemimpin wajib memahami satu hal: rakyat yang bersatu adalah kekuatan politik terbesar. Sudewo merasakannya hari ini. Besok, mungkin giliran pemimpin lainnya.
Petrus
Author: MABESMEDIAINVESTIGASI
MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID dalam menjalankan tugas, wajib memiliki Tanda Pengenal (Kartu Pers) yang masih aktif, Surat Tugas dan namanya tercantum dalam Box Redaksi. Laporkan segera bila ada tindakan melanggar Hukum dan Kode Etik Jurnalistik, yang mengatasnamakan MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID.
