MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID | JAKARTA ~ Kementerian Sosial (Kemensos) siap menggelontorkan anggaran sebesar Rp200 miliar untuk pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat (SR) Kabupaten Bandung di Desa Lebakmuncang, Kecamatan Ciwidey. Hal ini terungkap saat Bupati Bandung, Dadang Supriatna, beraudiensi dengan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, terkait penentuan lokasi definitif pembangunan gedung permanen SR Kabupaten Bandung, Kamis (18/92025).
Bupati Bandung, Dadang Supriatna, didampingi oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung, Ningning Hendarsah, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung, Zeis Zultaqawa. Pada kesempatan tersebut, Bupati Dadang Supriatna menghaturkan terima kasih atas perhatian Kemensos untuk Kabupaten Bandung.








“Terima kasih atas kepercayaan untuk Sekolah Rakyat di Jalak Harupat,” ucap Bupati Kang DS kepada Mensos. Kepala Dinsos Kabupaten Bandung, Ningning Hendasah, menambahkan bahwa Kemensos saat ini sedang mengupayakan pendanaan pembangunan Gedung SR di Ciwidey.
“Kemensos sedang mengupayakan untuk pendanaan Gedung SR di Kabupaten Bandung, rencananya akan menyiapkan anggaran sebesar Rp200 miliar dari APBN,” jelas Ningning. Lahan yang sudah disiapkan saat ini sudah dalam tahap cut and fill, juga melakukan penyesuaian ruangnya untuk pembangunan gedung SR permanen.
Selain membahas tentang SR, pada audiensi tersebut Mensos Gus Ipul juga mengajak kepada Bupati Bandung Kang DS untuk berkolaborasi menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo yakni pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan soal penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran.
Menurut Mensos, ketiga hal tersebut merupakan mandat prioritas Presiden Prabowo pada Kemensos. Gus Ipul menjelaskan DTSEN menjadi data tunggal pertama di Indonesia pada era Presiden Prabowo. Badan Pusat Statistik (BPS) mengelola data dan memberikan perankingan penduduk berdasarkan desil.
“Kita bikin sekolah rintisan, kita bangun 2026. Mari kita kerja sama,” kata Gus Ipul. Mensos menekankan pentingnya pemberdayaan dan meminta kepala Dinas Sosial membuat skenario pemberdayaan dan graduasi untuk disampaikan ke para kepala daerah.
(dede.s Kabiro Kab. Bandung)