MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID | NABIRE (PAPUA TENGAH) ~ Meskipun diguyur hujan deras, anggota Polres Nabire tetap semangat menjalankan tugas pengamanan dan pengaturan lalu lintas selama aksi unjuk rasa yang digelar oleh mahasiswa dari Komite Pimpinan Kota Forum Independen Mahasiswa West Papua (KPK FIM WP) di Nabire, Senin (10/11/2025).
Aksi tersebut diikuti ratusan mahasiswa yang melakukan long march dari tiga titik, yakni Pasar Karang, Jepara 2, dan Kampus USWIM, menuju Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah.
Wakil Kepala Polres Nabire Kompol Piter Kendek, S.Sos., M.M. menyampaikan bahwa pelaksanaan aksi berlangsung dengan aman, tertib, dan terkendali berkat kerja sama antara aparat keamanan dan peserta aksi.
“Kita bersama-sama melihat bahwa pelaksanaan unjuk rasa berjalan aman, tertib, dan terkendali. Anggota kami tetap semangat meski diguyur hujan, mereka mengatur lalu lintas dan mengawal long march mahasiswa dari tiga titik menuju Kantor MRP Papua Tengah,” ujar Kompol Piter Kendek.
Dalam kegiatan pengamanan tersebut, Polres Nabire menurunkan 411 personel gabungan yang terdiri dari unsur Polres Nabire, Brimob, Kodim, Angkatan Laut, dan Kodam.
“Kita libatkan unsur TNI, antara lain dari Kodim sebanyak 20 personel, Angkatan Laut 10 personel, serta dari Polres, Brimob, dan Kodam. Semua bekerja sama untuk memastikan situasi tetap kondusif,” tambahnya.
Mahasiswa Sampaikan Enam Tuntutan Utama
Sementara itu, massa aksi yang tergabung dalam KPK FIM WP menyampaikan enam tuntutan utama terkait kondisi sosial dan hak masyarakat di Tanah Papua.
Enam tuntutan tersebut meliputi:
- Hentikan militerisasi di seluruh Tanah Papua.
- Tolak Proyek Strategis Nasional (PSN) Merauke yang dinilai menimbulkan ekosida dan genosida terstruktur.
- Mendesak Komnas HAM RI segera mengusut penembakan terhadap 12 warga sipil di Soanggama, Intan Jaya, Papua.
- Tolak pembukaan Blok Wabu, eksploitasi migas di Bintuni oleh BP, serta pembukaan lahan sawit di Sorong yang merusak hutan dan proyek investasi yang dianggap mencuri sumber daya alam Papua.
- Tutup PT Freeport Indonesia.
- Berikan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat bangsa Papua.
Selain itu, FIM WP juga menuntut agar NKRI membubarkan lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP) karena dinilai tidak menjalankan tugas dan fungsi secara maksimal, serta menegaskan kembali tuntutan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua.
( Fajar kaperwil Papua Tengah )
Author: MABESMEDIAINVESTIGASI
MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID dalam menjalankan tugas, wajib memiliki Tanda Pengenal (Kartu Pers) yang masih aktif, Surat Tugas dan namanya tercantum dalam Box Redaksi. Laporkan segera bila ada tindakan melanggar Hukum dan Kode Etik Jurnalistik, yang mengatasnamakan MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID.
