Hauling Batu Bara dan Ujian Wibawa Regulasi di Jambi

MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID | PROVINSI JAMBI — Kecelakaan truk pengangkut batu bara yang kembali terjadi di kawasan Kebun Kopi pada Senin (2/3/2026) sekitar pukul 04.00 WIB menambah daftar panjang insiden lalu lintas yang melibatkan kendaraan hauling di jalan umum. Peristiwa ini memantik kembali pertanyaan publik mengenai efektivitas pengawasan dan implementasi kebijakan pengendalian angkutan batu bara di Jambi.

Insiden tersebut bukan yang pertama. Sebelumnya, truk tronton bermuatan batu bara dilaporkan terguling di Simpang Tempino dan memicu kemacetan parah. Rangkaian kejadian ini memperlihatkan pola berulang: kendaraan berat tetap beroperasi di jalur publik meski regulasi pembatasan telah diberlakukan.

Regulasi Ada, Implementasi Dipertanyakan

Pemerintah Provinsi Jambi sejatinya telah menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 1/INGUB/DISHUB/2024 tentang pengaturan lalu lintas angkutan batu bara. Dalam dokumen tersebut, diatur pembatasan operasional, rekayasa lalu lintas, pembentukan pos pantau, serta mekanisme pengawasan lintas instansi.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan masih adanya truk batu bara—termasuk jenis tronton—yang melintas di jalan umum. Kondisi ini memunculkan kesan adanya jarak antara norma regulatif dan realitas implementatif.

Tim Investigasi dari LP3NKRI Provinsi Jambi, melalui Selamet Riyadi, menyampaikan kritik terbuka terhadap lemahnya pengawasan. Ia mempertanyakan konsistensi penegakan aturan serta akuntabilitas instansi teknis terkait.

Menurutnya, persoalan utama bukan sekadar keberadaan regulasi, melainkan efektivitas pelaksanaannya. Jika pelanggaran terus berulang tanpa penindakan yang terukur dan transparan, maka kebijakan berpotensi kehilangan daya paksa dan hanya menjadi dokumen administratif.

Indikator Pengawasan dan Transparansi Penindakan

Dalam perspektif investigatif, sejumlah pertanyaan mendasar patut dijawab secara terbuka oleh pemangku kebijakan:

• Berapa jumlah kendaraan angkutan

batu bara yang telah ditertibkan sejak Ingub diberlakukan?

• Apakah terdapat data resmi mengenai truk tronton yang dicegah atau diputarbalikkan karena melanggar ketentuan?

• Sejauh mana efektivitas pos pantau yang dirancang dalam skema pengawasan?

• Sanksi administratif atau hukum apa yang telah dijatuhkan kepada pelanggar, dan apakah memiliki efek jera?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting sebagai parameter evaluasi kinerja, sekaligus untuk memastikan bahwa kebijakan tidak berhenti pada tataran normatif.

Dimensi Keselamatan Publik

Di luar aspek administratif, persoalan hauling batu bara menyentuh dimensi yang lebih fundamental: keselamatan pengguna jalan. Kecelakaan dini hari di Kebun Kopi mempertegas bahwa risiko yang ditanggung masyarakat bukan hanya kemacetan, melainkan potensi korban jiwa dan kerugian material.

Dalam kerangka tata kelola transportasi publik, prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dan keselamatan jalan (road safety governance) seharusnya menjadi prioritas utama. Penertiban yang bersifat reaktif pascakecelakaan dinilai tidak cukup tanpa langkah preventif yang sistematis dan terukur.

Menunggu Klarifikasi Resmi

Hingga laporan ini diterbitkan, redaksi masih berupaya memperoleh klarifikasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Jambi serta pihak terkait lainnya mengenai:

• langkah pengawasan terbaru pasca insiden Kebun Kopi,

• mekanisme konkret penertiban angkutan batu bara di jalan umum,

• serta penegakan larangan operasional truk tronton sesuai ketentuan yang berlaku.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk menjawab keresahan publik. Sebab, dalam tata kelola pemerintahan yang baik, kekuatan regulasi tidak hanya diukur dari teks kebijakan, melainkan dari konsistensi penegakan dan dampaknya terhadap rasa aman masyarakat.

Jika pelanggaran terus berlangsung tanpa konsekuensi yang jelas, maka yang tergerus bukan hanya ketertiban lalu lintas, tetapi juga kredibilitas kebijakan itu sendiri.

(Pery Monjuli kaperwil Jambi )