MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID | SAROLANGUN (PROVINSI JAMBI) ~ Kasus dugaan korupsi pengadaan pakaian dinas DPRD Sarolangun TA 2025 memasuki babak baru. Surat laporan dari LP3 NKRI sudah masuk ke pihak penegak hukum di Sarolangun bahkan kabarnya proses penyelidikan akan segera dilakukan setelah melalui hasil telaah awal.
Pemantau Nasional LP3 NKRI,Hamka Attor ketika dikonfirmasi membenarkan bahwa pihaknya sudah melaporkan kasus dugaan korupsi pakaian dinas dewan ke pihak penegak hukum Sarolangun.
“Benar,laporan sudah kita masukan dengan terlapor Sekwan,Sdr Kafrawi beserta Kabag Umum dan keuangan Setwan,sdr Hermansyah” tegasnya.
Lebih lanjut Hamka Attor menjelaskan,data dan investigasi yang dilakukan pihaknya menunjukkan adanya dugaan tipikor (Mark up) dalam pengadaan pakaian dinas dewan Sarolangun bahkan pihaknya juga mendapatkan beberapa informasi terbaru di internal terkait kasus ini,salah satunya dugaan Sekwan Sarolangun, Kafrawi,”kecipratan” dari dana kegiatan tersebut ironisnya, dari informasi yang beredar, Kafrawi merupakan salah satu orang dekat Bupati Sarolangun, H., Hurmin yang bahkan dilibatkan dalam proses penyusunan penjabat yang beberapa waktu lalu dilantik.
“Informasi yang kita dengar demikian, dan bila ini benar tentu sungguh memalukan,bagaimana orang dekat Bupati berprilaku demikian’ Ujar Mantan Pengurus GP Ansor Provinsi Jambi ini.
Mantan Presma STIPOl ini mendesak agar Bupati Sarolangun untuk segera mereshufel posisi Kafrawi sebagai Sekwan dan Hermansyah sebagai Kabag umum&Keuangan DPRD Sarolangun sebelum kedua pejabat tersebut menjalani proses pemanggilan oleh pihak penegak hukum nantinya.
“Karena kalau sudah menjalani proses nantinya, tentu akan berdampak pada citra Bupati Sarolangun yang berkomitmen dalam pemberantasan korupsi’ akhirnya.
Sekwan DPRD Sarolangun, Kafrawi sudah beberapa kali di hubungin via handphone untuk dimintai tanggapannya soal ini tapi tidak memberikan respon, begitu juga dengan Hermansyah selalu Kabag umum dan keuangan yang memilih tidak memberikan tanggapan, namun beredar kabar bahwa antara Sekwan dan Kabag Umum saling lempar tanggung jawab soal ini bahkan ada isu Kabag umum tidak mau hanya dirinya yang bertanggung jawab karena dirinya bawahan sekwan.
Disisi lain, salah satu anggota DPRD Sarolangun yang mintai identitasnya tidak sebutkan mengatakan bahwa sejak munculnya pemberitaan dugaan korupsi pengadaan pakaian dinas dewan ini,dirinya dan beberapa dewan lainnya cukup kaget dan merasa terganggu terutama terkait citra dewan di mata masyarakat.
Menurutnya akibat pemberitaan ini dan bila benar sudah masuk ranah hukum tentu nanti ada anggapan di tengah masyarakat bahwa anggota dewan pakaian dinasnya mahal dan mewah yang menghabiskan uang negara, Sementara dirinya dan anggota dewan lain tidak mengetahui detail berapa harga pakaian dinas tersebut dan di suruh atau diminta untuk datang ke penjahit yang sudah ditentukan.
“kan citra dewan yang bakal buruk.kalau begitu, balikan saja kelebihan anggaran itu” ungkapnya.
Media ini juga mencoba mengkonfirmasi hal ini dengan Sekda Kab Sarolangun, Muhammad Arief dan Bupati Sarolangun, H., Hurmin untuk dimintai tanggapannya, sementara salah sumber di internal APH Sarolangun yang belum bersedia disebutkan membenarkan bahwa laporan dugaan korupsi pakaian dinas dewan sudah masuk dan saat ini masih dilakukan telaah untuk masuk dalam proses pemanggilan untuk penyelidikan.
( PM Kaperwil Jambi )
Author: MABESMEDIAINVESTIGASI
MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID dalam menjalankan tugas, wajib memiliki Tanda Pengenal (Kartu Pers) yang masih aktif, Surat Tugas dan namanya tercantum dalam Box Redaksi. Laporkan segera bila ada tindakan melanggar Hukum dan Kode Etik Jurnalistik, yang mengatasnamakan MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID.
