MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID | PADANG (SUMATERA BARAT) – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menunjukkan komitmen tinggi dalam transparansi keuangan dengan menjadi daerah pertama yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Laporan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Tanah Datar, Eka Putra, kepada Kepala Bidang Pemeriksaan Sumbar II, Nelson Siregar, di Aula Kantor BPK RI, Padang, Kamis (26/3/2026).
Bupati Eka Putra menegaskan bahwa penyerahan ini merupakan bentuk tanggung jawab pemda dalam memenuhi amanah PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Menurutnya, kepatuhan waktu ini adalah bukti keseriusan dalam akuntabilitas publik.

“LKPD 2025 disusun berbasis sistem informasi dan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini adalah wujud komitmen kami meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan kepada masyarakat,” ujar Eka Putra.
Bupati juga menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan terperinci nantinya. Ia berharap kerja keras seluruh jajaran dapat membuahkan hasil maksimal. “Semoga Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali bisa kita wujudkan untuk Tanah Datar,” tambahnya.
Apresiasi senada datang dari BPK RI. Kepala Bidang Pemeriksaan Sumbar I, Roni Altur, mengungkapkan bahwa Tanah Datar merupakan salah satu dari lima daerah yang rutin meraih opini WTP.
Bahkan, dalam hal tindak lanjut rekomendasi BPK, Tanah Datar mencatatkan prestasi gemilang.
“Untuk tindak lanjut rekomendasi BPK di semester dua, Kabupaten Tanah Datar masih menjadi yang terbaik dengan capaian nilai 89,19 persen. Ini angka yang sangat tinggi, jauh melampaui peringkat kedua yang berada di angka 84 persen,” ungkap Roni.
Prosesi penyerahan ini turut dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Riswandi, Inspektur Daerah Helfy Rahmy Harun, Plt. Kepala BPKD, serta jajaran pejabat terkait lainnya.Dengan rekam jejak yang solid, Tanah Datar kini optimis menatap hasil pemeriksaan untuk mempertahankan predikat WTP.
(Rzl, Prokopim Tanah Datar)









