MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID | BATUSANGKAR (SUMATERA BARAT) – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Tanah Datar memberikan catatan kritis sekaligus apresiasi terhadap langkah Pemerintah Daerah dalam mengusulkan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis. Dalam Rapat Pandangan Umum Fraksi dalam Paripurna yang digelar hari ini (28/3) di Aula Utama gedung setempat, NasDem menegaskan bahwa setiap kebijakan yang lahir harus menjadi wujud tanggung jawab moral kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.
Dalam pemaparannya, Juru Bicara Fraksi NasDem Noviandri, S.T. menyampaikan bahwa pembahasan Ranperda ini merupakan momentum penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang lebih berkualitas, implementatif, dan sepenuhnya berpihak kepada kepentingan rakyat Luhak Nan Tuo.
Soroti Reformasi Birokrasi dan ‘Merit System’ Terkait Ranperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Fraksi NasDem menilai perubahan struktur organisasi adalah bagian integral dari reformasi birokrasi. Namun, NasDem memberikan peringatan keras agar penataan kelembagaan tidak hanya mengejar formalitas administratif.
“Struktur organisasi tidak boleh sekadar ramping secara administratif, tetapi harus produktif secara kinerja. Prinsip tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat manfaat harus menjadi kompas utama,” tegas Noviandri.
Lebih lanjut, NasDem menyoroti pentingnya penerapan merit system dalam pengisian jabatan. Fraksi ini menegaskan bahwa penempatan pejabat harus berbasis kompetensi, kualifikasi, dan kinerja, bukan berdasarkan kedekatan personal atau pertimbangan non-objektif yang dapat menurunkan integritas birokrasi.
Sementara itu, menanggapi Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), Fraksi NasDem mengingatkan Pemerintah Daerah untuk tetap mengedepankan prinsip keadilan fiskal. Meski bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun 2022, kebijakan ini dilarang keras memberatkan kelompok rentan dan pelaku usaha kecil.
“Optimalisasi pendapatan daerah tidak boleh berimplikasi pada meningkatnya beban masyarakat. Kebijakan fiskal harus mempertimbangkan kemampuan bayar masyarakat secara proporsional,” tambahnya.
Pertanyaan Strategis untuk Pemerintah
Guna memastikan efektivitas kebijakan, Fraksi NasDem juga melontarkan beberapa pertanyaan strategis kepada Bupati Tanah Datar, di antaranya mengenai metodologi indikator struktur perangkat daerah yang tepat ukuran, langkah mitigasi agar pelayanan publik tidak menurun pasca-penggabungan dinas, serta strategi penataan SDM aparatur yang selaras dengan struktur baru.
Fraksi NasDem berharap, pandangan umum yang disampaikan ini menjadi bahan evaluasi mendalam bagi Pemerintah Daerah agar Perda yang dihasilkan nantinya benar-benar menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Datar.
(Rzl, Humas DPRD Tanah Datar)
Author: MABESMEDIAINVESTIGASI
MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID dalam menjalankan tugas, wajib memiliki Tanda Pengenal (Kartu Pers) yang masih aktif, Surat Tugas dan namanya tercantum dalam Box Redaksi. Laporkan segera bila ada tindakan melanggar Hukum dan Kode Etik Jurnalistik, yang mengatasnamakan MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID.
