MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID | JAKARTA – Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI yang membahas konflik lahan antara masyarakat Desa Teluk Bayur, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang, dengan PT Prakarsa Tani Sejati (PTS), diwarnai sejumlah catatan kritis dari anggota Komisi II DPR RI terhadap paparan Pemerintah Kabupaten Ketapang, Senin (20/7/2026).
Dalam rapat yang disiarkan melalui kanal YouTube TV Parlemen tersebut, anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan, menyampaikan sejumlah koreksi dan pertanyaan terhadap dokumen serta pemaparan yang disampaikan Bupati Ketapang, Alex W.
Menurut penilaian Heri Gunawan, terdapat beberapa poin dalam paparan Pemerintah Kabupaten Ketapang yang perlu diklarifikasi dan diperbaiki agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam penyelesaian konflik pertanahan yang telah berlangsung cukup lama.
RDPU tersebut turut menghadirkan perwakilan masyarakat Desa Teluk Bayur yang menyampaikan berbagai persoalan terkait dugaan konflik lahan di dalam maupun di luar Hak Guna Usaha (HGU) PT Prakarsa Tani Sejati (PTS).
Di sisi lain, salah seorang perwakilan masyarakat Teluk Bayur, Weldi, mengaku kecewa terhadap sikap Pemerintah Kabupaten Ketapang selama agenda RDPU berlangsung.
“Kami juga kecewa dengan pemberitaan salah satu media yang menyebutkan bahwa kehadiran Pak Alex mendampingi masyarakat Teluk Bayur. Faktanya tidak demikian. Kehadiran beliau bukan sebagai pendamping masyarakat dalam forum tersebut,” ujar Weldi.
Ia menjelaskan bahwa rombongan masyarakat baru bertemu dengan Bupati Ketapang beserta rombongan, termasuk beberapa pejabat daerah, ketika sudah berada di ruang rapat Komisi II DPR RI.
“Bahkan kami baru bertemu di ruang rapat Komisi II DPR RI. Setelah rapat selesai, Pak Alex langsung meninggalkan ruangan. Tidak ada komunikasi ataupun basa-basi dengan kami sebagai masyarakat Ketapang yang juga hadir memperjuangkan aspirasi kami,” lanjutnya.
Masyarakat berharap pemerintah daerah dapat lebih terbuka membangun komunikasi serta menunjukkan keberpihakan terhadap penyelesaian konflik agraria yang telah berlangsung bertahun-tahun melalui langkah-langkah yang adil, objektif, dan sesuai ketentuan hukum.
Al badri : Kaperwil Media Investigasi Mabes. Co. Id Kalimantan Barat.
Author: MABESMEDIAINVESTIGASI
MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID dalam menjalankan tugas, wajib memiliki Tanda Pengenal (Kartu Pers) yang masih aktif, Surat Tugas dan namanya tercantum dalam Box Redaksi. Laporkan segera bila ada tindakan melanggar Hukum dan Kode Etik Jurnalistik, yang mengatasnamakan MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID.
