Pery Monjuli, SE.
Ketua DPD Macan Asia Indonesia Jambi
MEDIA INVESTIGASI MABES.CO.ID | PROV. JAMBI – Pernyataan Gubernur Jambi Al Haris dalam rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Sumatera, Senin (24/8/2026), menuai sorotan tajam.
Dalam rapat tersebut, Al Haris menyampaikan bahwa Provinsi Jambi sudah tidak memiliki titik api aktif dan penanganan karhutla telah memasuki tahap pendinginan.
Foto di kutip Dari Sumber Medsos Cakap Cuap Selasa (25/08/2026)
Namun, pada hari yang sama, data BNPB berdasarkan patroli udara masih mencatat 14 fire spot di Provinsi Jambi. Operasi di lapangan juga masih berlangsung dengan status padam, pemadaman maupun pendinginan di sejumlah lokasi.
Ketua DPD Macan Asia Indonesia (MAI) Provinsi Jambi, ditemui di kantor Mai Selasa (25/08/2026) Perimon Juli alias Pery, mempertanyakan bagaimana mungkin kondisi tersebut disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto seolah-olah Jambi sudah terbebas dari persoalan karhutla.
“Kalau benar pada hari yang sama masih ada 14 fire spot berdasarkan pemantauan BNPB, lalu gubernur menyampaikan kepada Presiden bahwa Jambi sudah tidak ada kebakaran, ini harus dipertanyakan. Jangan sampai Presiden mendapatkan informasi yang tidak utuh,” tegas Pery.
Menurutnya, persoalan tersebut menjadi semakin serius karena Gubernur Jambi hadir bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jambi.
“Kalau gubernur menyampaikan tidak ada lagi kebakaran, sementara data BNPB menunjukkan masih ada fire spot, lalu di sana ada Kapolda, Danrem, Kajati dan Ketua DPRD Provinsi, pertanyaannya sederhana: apakah semuanya tidak mengetahui kondisi sebenarnya? Jangan sampai publik menilai Forkopimda ikut membenarkan informasi yang keliru kepada Presiden,” ujarnya.
Pery menilai Presiden Prabowo membutuhkan laporan lapangan yang jujur dan faktual, bukan sekadar laporan administratif yang terlihat baik di atas kertas.
“Presiden sedang serius menangani karhutla. Kalau informasi yang sampai ke Presiden berbeda dengan fakta di lapangan, ini bukan persoalan sepele. Presiden bisa salah mengambil kebijakan karena mendapatkan gambaran yang tidak sesuai kondisi sebenarnya,” katanya.
Pery juga menyoroti sikap jajaran kepolisian dalam penanganan karhutla. Saat Presiden Prabowo turun langsung meninjau penanganan karhutla di Kalimantan, menurutnya, pimpinan kepolisian di Jambi seharusnya menunjukkan keseriusan yang sama dalam memastikan kondisi di wilayahnya.
“Presiden turun langsung ke lapangan. Sementara Kapolda Jambi justru disebut hanya memantau dari helikopter. Pertanyaannya, bagaimana memastikan kondisi sebenarnya kalau hanya melihat dari udara? Jangan sampai penanganan karhutla hanya menjadi seremonial,” sindir Pery.
Ia meminta Forkopimda Jambi membuka data penanganan karhutla secara transparan kepada publik, termasuk lokasi fire spot, status pemadaman, luasan lahan terdampak serta langkah penegakan hukum terhadap pihak yang menyebabkan kebakaran.
“Jangan bohongi Presiden. Jangan pula masyarakat Jambi diberi kesan bahwa karhutla sudah selesai kalau faktanya masih ada titik api. Kalau memang sudah tidak ada kebakaran, buktikan dengan data. Kalau masih ada, sampaikan apa adanya. Presiden membutuhkan fakta, bukan pencitraan,” pungkasnya.
(Red AMY)
Author: MABESMEDIAINVESTIGASI
MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID dalam menjalankan tugas, wajib memiliki Tanda Pengenal (Kartu Pers) yang masih aktif, Surat Tugas dan namanya tercantum dalam Box Redaksi. Laporkan segera bila ada tindakan melanggar Hukum dan Kode Etik Jurnalistik, yang mengatasnamakan MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID.
