Scroll untuk baca artikel
Example 250
Example 728x250
BeritaDaerahJambiNews

JBC (Jambi Bisnis Center) Telan Korban JIWA Bocah Umur 8 Tahun Tewas di Kolam Retensi, DPRD Pernah Sidak 2025: Mengapa Tak Ada Langkah Nyata?

×

JBC (Jambi Bisnis Center) Telan Korban JIWA Bocah Umur 8 Tahun Tewas di Kolam Retensi, DPRD Pernah Sidak 2025: Mengapa Tak Ada Langkah Nyata?

Sebarkan artikel ini

(JBC) JAMBI BISNIS CENTER TELAN KORBAN JIWA BOCAH UMUR 8 TAHUN TEWAS DI KOLAM RETENSI JBC, Rabu (18/11/2026)

MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID | PROV.
JAMBI
– Kematian tragis seorang anak perempuan berusia delapan tahun setelah tenggelam di kolam retensi kawasan Jambi Business Center (JBC), Rabu (18/11/2026), membuka kembali persoalan serius mengenai tanggung jawab pengelola kawasan dan pengawasan pemerintah.

Korban dilaporkan tenggelam di kolam dengan kedalaman sekitar tiga meter. Ironisnya, berdasarkan sejumlah pemberitaan, area kolam tidak dilengkapi pagar pengaman maupun papan peringatan bahaya. Padahal, lokasi tersebut disebut kerap menjadi tempat bermain anak-anak.

Tragedi ini semakin memprihatinkan karena persoalan kolam retensi JBC sebenarnya sudah menjadi perhatian Komisi III DPRD Provinsi Jambi sejak Februari 2025.

Dalam inspeksi mendadak kala itu, DPRD menemukan sejumlah persoalan teknis, mulai dari belum adanya sekat atau pintu air hingga kondisi tanggul yang dinilai masih perlu ditingkatkan. Bahkan, sempat muncul ancaman rekomendasi sanksi hingga pencabutan izin operasional apabila pembenahan tidak dilakukan.

Lantas, bagaimana tindak lanjut pengawasan tersebut? Apakah seluruh rekomendasi DPRD sudah dilaksanakan, atau justru persoalan keselamatan kawasan luput dari perhatian?

Dokumen Pemerintah Provinsi Jambi mencatat kawasan JBC dikelola melalui skema Bangun Guna Serah (BGS) antara Pemprov Jambi dan PT Putra Kurnia Properti berdasarkan perjanjian 9 Juni 2014, dengan masa kerja sama 30 tahun.

Dalam skema tersebut, perusahaan memiliki ruang lingkup pekerjaan yang mencakup perencanaan, pembangunan, pengelolaan, hingga pemeliharaan kawasan sesuai ketentuan perjanjian.

Karena itu, tanggung jawab pengamanan kolam harus diperiksa berdasarkan isi kontrak, penguasaan lokasi, kewajiban pemeliharaan, serta dokumen teknis yang berlaku.

Di Hubungi Melalui Via Whats Up Ketua DPD Macan Asia Indonesia (MAI) Provinsi Jambi, Pery Monjuli, SE menyampaikan kecaman keras atas tragedi tersebut. Ia meminta agar kematian anak tersebut tidak berhenti diperlakukan sebagai musibah tanpa pemeriksaan menyeluruh terhadap kemungkinan adanya kelalaian.

“Ini bukan persoalan kecil. Seorang anak berusia delapan tahun kehilangan nyawa di kolam retensi kawasan bisnis. Kalau benar tidak ada pagar pengaman dan papan peringatan, siapa yang bertanggung jawab? Apakah keselamatan manusia harus menunggu korban jiwa terlebih dahulu baru menjadi perhatian?” tegas Pery, Rabu (18/11/2026) di Jakarta.

Menurutnya, pengelola kawasan harus memberikan penjelasan terbuka mengenai standar pengamanan kolam, siapa penanggung jawab pemeliharaan, serta langkah pencegahan yang selama ini dilakukan.

Pery juga mempertanyakan tindak lanjut sidak DPRD Provinsi Jambi pada Februari 2025.

“Jangan sampai sidak DPRD hanya menjadi tontonan dan pernyataan keras di hadapan media. Kalau sudah ditemukan persoalan sejak 2025, apa tindak lanjutnya? Apakah rekomendasi benar-benar dijalankan? Kami meminta DPRD membuka hasil pengawasan tersebut kepada publik,” ujarnya.

Ia mendesak kepolisian melakukan penyelidikan secara profesional, termasuk memeriksa pihak pengelola JBC, dokumen kerja sama, perizinan, spesifikasi teknis kolam, serta riwayat pengawasan pemerintah.

Secara hukum, persoalan ini dapat dikaji melalui Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum dan kelalaian yang menimbulkan kerugian. Apabila ditemukan unsur kealpaan yang menyebabkan kematian, aparat juga perlu menguji ketentuan pidana yang relevan dalam KUHP yang berlaku.

Namun, penentuan pihak yang bertanggung jawab harus didasarkan pada pembuktian kewajiban hukum, bentuk kelalaian, unsur kesalahan, dan hubungan sebab akibat.

“MAI tidak ingin berspekulasi dan tidak sedang menghakimi siapa pun. Tetapi kami menuntut transparansi dan pertanggungjawaban. Jangan sampai ada kewajiban pengamanan yang diabaikan, kemudian setelah seorang anak meninggal dunia semua pihak saling melempar tanggung jawab,” tutup Pery.

Tragedi JBC kini bukan hanya menyisakan duka bagi keluarga korban, tetapi juga menjadi ujian bagi pengelola kawasan, pemerintah, dan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Publik berhak mengetahui apakah kolam retensi tersebut telah memenuhi kewajiban keselamatan, siapa yang bertanggung jawab atas pengamanannya, dan apakah rekomendasi DPRD sejak 2025 benar-benar ditindaklanjuti.

Jangan sampai kematian seorang anak hanya menyisakan berita duka, sementara tanggung jawab di balik tragedi ini tidak pernah terungkap.
(Red AMI)

MABESMEDIAINVESTIGASI
Author: MABESMEDIAINVESTIGASI

MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID dalam menjalankan tugas, wajib memiliki Tanda Pengenal (Kartu Pers) yang masih aktif, Surat Tugas dan namanya tercantum dalam Box Redaksi. Laporkan segera bila ada tindakan melanggar Hukum dan Kode Etik Jurnalistik, yang mengatasnamakan MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID.

Example 300250

Tinggalkan Balasan