Pery Monjuli, SE
Ketua DPD Macan Asia Indonesia Jambi
MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID | PROV.
JAMBI – Penyelenggaraan Healthy Cities Summit (HCS) ke-7 di Kota Jambi pada 22–25 November 2026 mulai menuai sorotan. Di tengah persiapan menyambut delegasi nasional dan rencana kehadiran Presiden Prabowo Subianto, muncul pertanyaan serius: apakah Kota Jambi benar-benar sudah layak menjadi tuan rumah forum nasional tentang kota sehat?

Petugas Evakuasi Mayat Bocah berumur 8 tahun di Kolam Retensi (JBC) Jambi Bisnis Center Kamis, (19/11/2026)
Di hubungi Via Whats Up Ketua DPD Macan Asia Indonesia (MAI) Provinsi Jambi, Pery Monjuli, mempertanyakan kelayakan tersebut. Menurutnya, keberhasilan menjadi tuan rumah tidak otomatis membuktikan bahwa persoalan kesehatan, sanitasi, lingkungan dan kualitas hidup masyarakat telah terselesaikan, Kamis (19/11/2026).

“Jangan sampai kita sibuk memoles wajah kota untuk menyambut Presiden dan pejabat negara, sementara persoalan mendasar masyarakat masih belum terselesaikan. Kota sehat itu bukan soal panggung, spanduk dan seremoni, tetapi harus dibuktikan dengan kondisi nyata yang dirasakan masyarakat,” tegas Pery.
Ia juga mempertanyakan efektivitas sejumlah program yang akan diperkenalkan kepada delegasi, seperti IPAL Sijenjang, TPA Talang Gulo dan kolam retensi Telago Kajang Lako.

Menurutnya, pemerintah harus berani membuka data mengenai sejauh mana fasilitas tersebut beroperasi, berapa banyak masyarakat yang menikmati manfaatnya, serta apakah pembangunan yang menggunakan anggaran negara benar-benar memberikan hasil sesuai tujuan.
“IPAL Sijenjang misalnya, jangan hanya tunjukkan bangunannya. Berapa rumah tangga yang sudah terlayani? Berapa kapasitas limbah yang benar-benar diolah? Begitu juga TPA Talang Gulo, apakah persoalan sampah sudah terselesaikan? Kolam retensi, apakah benar mampu mengurangi banjir? Semua harus dijawab dengan data, bukan sekadar presentasi keberhasilan,” ujarnya.
TRAGEDI ANAK MENINGGAL DI KOLAM JBC, DI MANA JAMINAN KESELAMATAN?
Sorotan Pery semakin tajam setelah seorang anak perempuan berusia delapan tahun, Alisa Karlina Putri, meninggal dunia akibat tenggelam di kolam retensi kawasan Jambi Business Center (JBC), Rabu (18/11/2026).
Peristiwa memilukan tersebut menjadi alarm serius mengenai keselamatan lingkungan dan ruang publik di Kota Jambi. Berdasarkan pemberitaan di lokasi, belum terlihat papan peringatan bahaya maupun larangan bermain di sekitar kolam yang memiliki kedalaman sekitar tiga meter.
Pery menilai, tragedi tersebut tidak boleh dipandang sekadar sebagai musibah. Harus ada evaluasi menyeluruh mengenai standar keselamatan, akses masyarakat, pengamanan kawasan perairan serta tanggung jawab pihak-pihak yang berwenang mengelola dan mengawasi lokasi tersebut.
“Ini sangat menyedihkan. Seorang anak berusia delapan tahun kehilangan nyawa di kolam retensi JBC. Pertanyaannya, bagaimana pengamanan kawasan tersebut? Apakah ada pagar pembatas, papan peringatan bahaya dan pengawasan yang memadai? Jangan sampai setelah ada korban jiwa baru semua pihak sibuk berbicara tentang keselamatan,” tegasnya.
Ia menilai, tragedi JBC seharusnya menjadi bahan evaluasi serius menjelang HCS. Sebab, konsep kota sehat tidak hanya menyangkut pengobatan dan fasilitas kesehatan, tetapi juga mencakup keselamatan warga, perlindungan anak serta lingkungan perkotaan yang aman.
“Bagaimana kita berbicara tentang kota sehat jika keselamatan anak-anak di lingkungan perkotaan saja masih menjadi persoalan? Jangan hanya memamerkan taman, kolam retensi dan infrastruktur. Tunjukkan juga bagaimana pemerintah menjamin keselamatan masyarakat,” lanjut Pery.
PRESIDEN JANGAN DATANG HANYA UNTUK MENONTON PANGGUNG SEREMONIAL
Pery bahkan melontarkan pernyataan keras terkait rencana kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam agenda HCS 2026.
“Kalau kondisi Kota Jambi masih menyisakan begitu banyak persoalan kesehatan, lingkungan, keselamatan masyarakat dan kualitas hidup, sebaiknya Presiden jangan ke Jambi hanya untuk menyaksikan panggung pencitraan. Akan sangat memalukan apabila sebuah acara besar dibalut dengan klaim keberhasilan yang tidak sesuai kenyataan di lapangan,” tegasnya.
Ia menambahkan, MAI tidak mempersoalkan penyelenggaraan HCS di Jambi. Namun, pemerintah harus menjadikan kegiatan tersebut sebagai momentum evaluasi terbuka, bukan sekadar kebanggaan karena berhasil mendatangkan pejabat pusat.
“Jangan sampai Presiden dan para delegasi hanya diperlihatkan sisi indah Kota Jambi, sementara masyarakat masih berhadapan dengan persoalan yang sama setiap hari. Kalau memang berhasil, buktikan dengan data, capaian dan manfaat nyata. Jangan jadikan masyarakat sebagai penonton dari sebuah pertunjukan keberhasilan pemerintah,” tutup Pery.
MAI mendorong Pemerintah Kota Jambi membuka transparansi anggaran HCS, laporan operasional fasilitas, indikator kesehatan masyarakat, evaluasi keselamatan fasilitas publik serta capaian program yang akan dipresentasikan kepada delegasi.
Sebab, predikat kota sehat semestinya dibuktikan melalui kualitas hidup masyarakat, lingkungan yang aman, pelayanan kesehatan yang merata dan perlindungan terhadap seluruh warga, termasuk anak-anak. Bukan semata-mata melalui keberhasilan menyelenggarakan sebuah acara nasional.
(Red Ami)










