MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID | BLORA (JAWA TENGAH) — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora menggelar public hearing atau dengar pendapat publik terkait tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di Pendopo Manggala Praja, Kecamatan Jati. Rabu, (18/11/2026)..

Dalam sambutannya, Camat Jati, Edy Wibowo, menyampaikan terima kasih atas kehadiran DPRD dan seluruh peserta. Ia berharap public hearing ini menjadi wadah menyampaikan aspirasi agar aturan yang disusun benar-benar sesuai kebutuhan desa.
Tiga Raperda yang dibahas dalam public hearing tersebut, yakni:
- Raperda tentang Kepala Desa, termasuk tata cara pemberhentian kepala desa;
- Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- Raperda tentang Pertanian Organik.
Ratna Pancarini, menyampaikan bahwa perubahan Raperda ini disusun agar tidak ada pihak yang dirugikan, khususnya kades, perangkat desa, dan BPD yang telah purna tugas atau tidak lama lagi menjabat.

“Sebagai wakil rakyat Blora Selatan dan Kabupaten Blora, kami akan menjadi jembatan aspirasi yang terbaik, sehingga nantinya Raperda yang disahkan ke depan tidak memberatkan,” ujar Ratna.
Selanjutnya, Dian Bagus Setyawan, menjelaskan secara umum mengenai perubahan tiga Raperda tersebut, yakni Raperda tentang Kepala Desa, Raperda tentang BPD, dan Raperda tentang Pertanian Organik.
Sedangkan, Yuyus Waluyo, turut menyampaikan penjelasan terkait substansi perubahan Raperda dan pentingnya masukan dari pemerintah desa agar aturan yang dihasilkan aplikatif di lapangan.
Sementara itu, Penyuluh Pertanian Kecamatan Jati menyampaikan, untuk wilayah Kecamatan Jati, pengembangan pertanian organik perlu didorong. Ia mengusulkan adanya penghargaan bagi petani dari Kecamatan Jati yang berprestasi di tingkat kabupaten.
Kepala Dinas PMD Blora, Yayuk Windrati, menyampaikan bahwa public hearing dimaksudkan untuk menyerap masukan dan kritik dari desa se-Kabupaten Blora. Masukan tersebut tidak boleh bertentangan dengan regulasi yang berlaku.
Ia juga menyampaikan wacana adanya tunjangan purna tugas kepala desa sebesar satu kali gaji yang biasa diterima kades.
“Pembahasan Raperda Blora sampai bulan Maret 2027, jadi masih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan yang positif,” ujar Yayuk.
Dalam sesi tanya jawab, Suparlan dari Desa Jati menanyakan kepada Yuyus Waluyo mengenai perubahan nomenklatur dari Perda Pertanian Anorganik menjadi Perda Pertanian Modern dan Organik.
Pertanyaan lain terkait aturan pencalonan kepala desa, yakni mengapa kepala desa berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) cukup mengantongi izin, sedangkan perangkat desa harus mengundurkan diri terlebih dahulu.
Menanggapi hal tersebut, Yayuk Windrati menjelaskan, perangkat desa harus mundur karena perangkat desa merupakan satu kesatuan yang utuh selama 8 tahun dalam pemerintahan desa. Jika tidak terpilih dan tetap menjabat, dikhawatirkan dapat menimbulkan hal yang tidak diharapkan dalam pemerintahan desa itu sendiri.
Terkait masa jabatan kepala desa, dalam pembahasan juga disinggung Pasal 118 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yang mengatur kepala desa dapat menjabat 2 periode dan mencalonkan diri lagi, dengan masa jabatan 8 tahun per periode.
Melalui public hearing ini, DPRD Blora berharap seluruh masukan dari kepala desa, perangkat desa, BPD, dan masyarakat dapat menjadi bahan penyempurnaan Raperda sebelum disahkan.
Kegiatan tersebut dihadiri kepala desa (kades) dan perangkat desa se-Kecamatan Jati, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), anggota DPRD Kabupaten Blora, dari daerah pemilihan Blora Selatan, yakni Yuyus Waluyo, Ratna Pancarini, dan Dian Bagus Setyawan. Hadir pula Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Blora, Yayuk Windrati, Danramil Jati Kapten Inf Puryanto, Kapolsek Jati AKP Suyadi, dan Camat Jati Edy Wibowo.
( Hamam Kabiro Blora Jateng )










