MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID | JAKARTA ~ 7 Juli 2025, Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk membuka ruang keanggotaan Indonesia dalam forum BRICS bukanlah langkah menjauh dari poros lama, tetapi upaya strategis untuk merajut kembali jaringan global yang berpijak pada kebutuhan rakyat. Di tengah ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global, keberanian ini menegaskan posisi nasional Indonesia sebagai negara yang berdaulat dalam politik maupun ekonomi.
Petani di Pantura dan nelayan kecil di pesisir menyadari betapa kebijakan global berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari mereka. Harga pupuk yang melonjak, akses pasar yang dikendalikan tengkulak, dan tarif energi yang menekan produktivitas adalah realitas yang tak bisa dipisahkan dari sistem global. Itulah sebabnya, kebijakan luar negeri tidak lagi cukup hanya berbicara dalam bahasa diplomasi elite, tetapi harus menyentuh akar rumput bangsa.
Forum BRICS hadir sebagai alternatif dari sistem internasional yang selama ini lebih menguntungkan negara-negara utara. Kerjasama ini memberi ruang dialog yang lebih setara, di mana negara-negara berkembang seperti Indonesia bisa mengusulkan hal konkret: akses kredit lunak untuk koperasi desa, program alih teknologi pertanian dan perikanan, hingga pendanaan riset untuk inovasi lokal.
Presiden Prabowo memahami bahwa kedaulatan bukan hanya soal militer atau simbol, tetapi menyangkut kontrol atas kebijakan domestik. Rezim pinjaman internasional pascaperang seringkali melemahkan negara melalui syarat penyesuaian struktural yang mencekik. Kini, Indonesia punya peluang untuk membangun hubungan setara tanpa syarat yang melemahkan.
Setiap anggota BRICS punya pengalaman unik yang bisa jadi referensi. Brasil dengan pertanian berkelanjutan, Afrika Selatan dengan reformasi pertambangan, India dengan digitalisasi desa, Tiongkok dengan pembangunan manufaktur, dan Rusia dengan diversifikasi energi. Dari pengalaman itu, Indonesia bisa merancang model pembangunan yang berakar pada kekuatan rakyatnya.
Dalam strategi Prabowo, diplomasi harus berdampak langsung. Bukan sekadar kesepakatan di atas kertas, melainkan hasil nyata seperti bahan bakar murah bagi nelayan, teknologi pengolahan untuk UMKM pangan, dan jaminan riset lokal yang produktif. Diplomasi yang berpihak pada rakyat inilah yang disebut sebagai kedaulatan dalam makna sejatinya.
Pertarungan hari ini bukan hanya dalam bentuk senjata, tetapi juga blokade ekonomi, dominasi digital, dan monopoli informasi. Karena itu, strategi nasional ke depan harus menyentuh pertahanan finansial dan digital rakyat, memastikan bahwa kedaulatan non-fisik juga diperkuat.
Presiden Prabowo tidak sedang mencari jalan keluar dari tatanan global, melainkan mencari jalan baru yang lebih adil. Ia mengajak seluruh bangsa untuk memahami bahwa kedaulatan politik dan ekonomi adalah satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Forum seperti BRICS menjadi ruang perjuangan baru untuk meneguhkan martabat bangsa dan mengubah kebijakan global menjadi proyek konkret yang menyentuh pasar desa dan pelabuhan kecil.
Semoga langkah Presiden ini dilandasi kebijaksanaan, agar suara petani dan nelayan tetap terdengar di meja-meja diplomasi dunia. Semoga forum internasional bukan hanya panggung pidato, tetapi jembatan untuk kredit rakyat, subsidi strategis, dan teknologi pembebasan. Semoga kedaulatan Indonesia tumbuh bukan hanya dari pidato, tetapi dari hasil panen yang lebih adil, dari laut yang lebih berdaulat, dan dari desa-desa yang semakin berdaya.
( Petrus – Red )
Author: MABESMEDIAINVESTIGASI
MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID dalam menjalankan tugas, wajib memiliki Tanda Pengenal (Kartu Pers) yang masih aktif, Surat Tugas dan namanya tercantum dalam Box Redaksi. Laporkan segera bila ada tindakan melanggar Hukum dan Kode Etik Jurnalistik, yang mengatasnamakan MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID.
