MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID | AMURANG (SULAWESI UTARA) — Kinerja Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) tengah berada di bawah sorotan publik. Lembaga yang memiliki mandat strategis sebagai pengawas internal pemerintah daerah itu dinilai belum menunjukkan ketegasan dalam menangani dugaan pelanggaran administratif serius di sektor pendidikan, khususnya terkait kasus pengambilalihan hak sertifikasi dan manipulasi data Dapodik seorang guru di SD Inpres 2 Rumoong Atas.
Dugaan Pelanggaran Administratif yang Merugikan Guru
Kasus ini bermula dari laporan seorang tenaga pendidik yang mendapati data pokok pendidikan (Dapodik) miliknya, beserta hak atas tunjangan sertifikasi, diduga telah dialihkan atau dimodifikasi secara sepihak oleh oknum Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah.
Jika terbukti, tindakan tersebut tidak hanya berdampak pada kerugian finansial bagi korban, tetapi juga mencerminkan adanya potensi pelanggaran serius terhadap sistem administrasi pendidikan nasional yang seharusnya berbasis akuntabilitas dan transparansi.
Sejumlah pihak menilai, persoalan ini bukan sekadar konflik internal sekolah, melainkan indikasi lemahnya tata kelola dan pengawasan di tingkat daerah.
Peran Inspektorat Dipertanyakan
Di tengah mencuatnya dugaan tersebut, respons Inspektorat Minsel dinilai belum memadai. Hingga kini, belum terlihat adanya langkah investigatif yang transparan maupun tindakan konkret untuk mengurai persoalan tersebut secara menyeluruh.
Kondisi ini memunculkan spekulasi publik terkait independensi dan keberanian lembaga pengawas tersebut.
“Inspektorat seharusnya berdiri di garda terdepan dalam menegakkan disiplin dan akuntabilitas. Jika kasus yang menyangkut hak dasar guru saja tidak mampu ditangani secara tegas, maka wajar jika publik meragukan efektivitas pengawasan terhadap persoalan yang lebih kompleks,” ujar salah satu sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Indikasi Hambatan: Teknis atau Intervensi?
Lambannya penanganan kasus ini memunculkan sejumlah pertanyaan krusial yang layak diuji secara objektif:
• Kapasitas Teknis: Apakah Inspektorat mengalami kendala dalam menelusuri dan memverifikasi perubahan data Dapodik yang bersifat sistemik dan digital?
• Potensi Intervensi: Adakah tekanan atau kepentingan tertentu yang menghambat proses investigasi, terutama jika dugaan pelanggaran melibatkan oknum di lingkungan Dinas Pendidikan?
Ketiadaan kejelasan dalam penanganan kasus ini berpotensi memperkuat persepsi negatif publik terhadap integritas lembaga pengawas internal daerah.
Ujian Kredibilitas Pengawasan Daerah
Kasus ini menjadi ujian nyata bagi kredibilitas Inspektorat Minsel dalam menjalankan fungsi pengawasan yang independen, profesional, dan bebas dari konflik kepentingan.
Lebih jauh, situasi ini juga menempatkan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, khususnya kepala daerah, dalam posisi strategis untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja aparat pengawas internal.
Hingga laporan ini disusun, belum ada pernyataan resmi dari Inspektorat Minsel terkait perkembangan penanganan kasus tersebut. Publik kini menanti langkah konkret dan transparan guna memastikan bahwa prinsip keadilan dan perlindungan hak tenaga pendidik tidak dikompromikan.
( Dave Quison.A — Tim Investigasi)
Author: MABESMEDIAINVESTIGASI
MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID dalam menjalankan tugas, wajib memiliki Tanda Pengenal (Kartu Pers) yang masih aktif, Surat Tugas dan namanya tercantum dalam Box Redaksi. Laporkan segera bila ada tindakan melanggar Hukum dan Kode Etik Jurnalistik, yang mengatasnamakan MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID.
