MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID | BATUSANGKAR (SUMBAR) ~ Penguatan peran rumah ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan di Luhak Nan Tuo kini semakin dekat dengan payung hukum yang kokoh. Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, S.E., M.M. dan Kepala Kantor Kementerian Agama Tanah Datar H. Hendri Pani Dias tampil sebagai motor utama dalam penyusunan dua Ranperda Inisiatif DPRD tentang fasilitasi pengelolaan masjid dan penyelenggaraan pesantren.

Diskusi publik penyusunan naskah akademik itu dibuka langsung oleh Ketua DPRD Anton Yondra di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Selasa (17/11). Hadir Bapemperda, Komisi I, Tim Kanwil Kemenkum Sumbar, Kemenag, Dinas Pendidikan, serta Bagian Hukum dan Kesra Tanah Datar. Suasana diskusi berlangsung hangat, terbuka, dan penuh semangat kebersamaan.

Pada sesi pertama tentang fasilitasi pengelolaan masjid, Hendri Pani Dias menegaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Agama telah mengatur urusan masjid dengan standar pembinaan manajemen berdasarkan tipologi. Pembinaan itu meliputi tiga aspek penting: idarah (manajemen), imarah (kegiatan memakmurkan), dan riayah (fasilitas dan pemeliharaan).
“Perda ini sangat vital untuk memfasilitasi ketiga aspek tersebut, guna mewujudkan kemakmuran masjid sekaligus kehidupan umat yang lebih religius,” ujar Hendri Pani Dias.
Sesi ini dihadiri Plt. Kasi Bimas Islam Kemenag H. M. Abrar, Ketua Dewan Masjid, Ketua BKPRMI, serta 30 ketua pengurus masjid se-Tanah Datar. Nantinya, naskah akademik tidak hanya menyentuh bantuan sarana dan prasarana fisik, tetapi juga penguatan tata kelola hingga program memakmurkan masjid, seperti kegiatan sosial, pendidikan, dan peringatan hari besar Islam.
Memasuki sesi kedua, forum mengupas fasilitasi penyelenggaraan pondok pesantren. Diskusi ini dikawal Kasi PD Pontren Kemenag Joni Roza, Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP), serta 23 pimpinan pondok pesantren.
Kakankemenag Hendri Pani Dias kembali menegaskan dasar hukumnya. “Kita punya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, dan di sana disebutkan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memfasilitasi pondok pesantren, seperti fasilitasnya, asramanya, masjid atau musalanya, kesejahteraan pengajarnya, dukungan fungsi dakwah, hingga pemberdayaan masyarakat,” jelasnya.
Menurutnya, dukungan Pemda tidak sebatas bantuan keuangan, tetapi juga penyediaan sarana prasarana, dukungan teknologi, serta pelatihan keterampilan bagi pengajar dan santri.
Ketua DPRD Anton Yondra menyambut baik partisipasi aktif para pengelola masjid dan pimpinan pesantren. Menurutnya, keterlibatan masyarakat adalah bukti nyata DPRD melahirkan produk hukum yang aspiratif, bukan dari balik meja.
Kedua regulasi ini selaras dengan visi Kabupaten Tanah Datar mewujudkan daerah madani yang maju dan berkelanjutan berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, khususnya misi peningkatan kehidupan beragama, beradat, dan berbudaya.
Seluruh masukan forum akan dirumuskan menjadi naskah akademik sebelum dibahas pasal demi pasal bersama pemerintah daerah. Ketua Bapemperda DPRD Tanah Datar, Adrijinil Simabura, menargetkan kedua Ranperda ini sudah masuk Propemperda dan diundangkan pada tahun 2027.
“Jalannya masih panjang, tapi yang jelas dua Ranperda ini sudah masuk Propemperda, dan kita targetkan pada tahun 2027 diundangkan,” tutupnya.
(Rizal, Sijelin DPRD Tanah Datar)










