MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID | PELANG, KETAPANG (KALBAR) – Ini bukan lagi sekadar sengketa tanah biasa. Ini adalah kisah panjang tentang keadilan yang diduga diinjak-injak selama 13 tahun. Kisah tentang pemilik lahan yang memegang surat sah, lengkap dengan tanda tangan Kepala Desa, cap basah, tanda tangan Kepala Dusun, dan tanda tangan Ketua RT, tetapi tanahnya diduga dikuasai, digarap, dan ditanami kelapa sawit oleh perusahaan besar tanpa ganti rugi tanam tumbuh sepeser pun.

Tanah itu berada di Desa Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Tanah itu bukan tanah kosong. Tanah itu bukan tanah tanpa pemilik. Tanah itu adalah tanah milik pemilik lahan yang sudah ber-SKT, yang secara administrasi desa sudah sah dan benar.
Namun selama 13 tahun, pemilik lahan hanya bisa melihat dari kejauhan. Tanahnya diduga berubah menjadi hamparan sawit perusahaan. Sementara pemilik lahan yang sah tidak pernah diajak bicara, tidak pernah diberi penjelasan, dan tidak pernah menerima penyelesaian.

Pada Selasa, 18 November 2026, sebuah langkah tegas diambil. Kasi Tapem Desa Pelang, Kepala Dusun Kanalisasi, Ketua RT Dusun Kanalisasi, bersama pemilik lahan, turun langsung ke lokasi untuk melakukan pengecekan tanah yang diduga dicaplok PT Artu Energi Pawan / PT Nova Anugrah Abadi.

Kehadiran aparat desa bukan tanpa alasan. Kehadiran aparat desa adalah bentuk perlindungan terhadap pemilik lahan. Kehadiran aparat desa adalah bukti bahwa dokumen SKT yang dipegang pemilik lahan bukan dokumen abal-abal. Kehadiran aparat desa adalah penegasan bahwa negara di tingkat desa hadir untuk membela kebenaran.

Sebelum turun langsung ke lokasi, rencana pengecekan sudah diinformasikan kepada Humas PT Nova Anugrah Abadi, Wegi, pada tanggal 17 November 2026 melalui pesan lisan WhatsApp.
Informasi itu disampaikan secara baik-baik. Tujuannya jelas: agar pihak perusahaan bisa hadir, bisa mendampingi, bisa melihat langsung, dan bisa memberikan penjelasan di lokasi.
Namun apa yang terjadi? Tidak ada balasan. Tidak ada respon. Tidak ada itikad baik untuk hadir.
Pesan itu seolah dilempar ke ruang kosong. Tidak dibalas, tidak direspon, tidak dihargai.
Karena tidak ada balasan, maka pada 18 November 2026, Kasi Tapem, Kepala Dusun, Ketua RT, dan pemilik lahan yang sudah ber-SKT, datang langsung ke kantor PT Artu Energi Pawan / PT Nova Anugrah Abadi.
Tujuannya sangat sederhana dan sangat manusiawi: untuk menghampiri atau untuk mengajak Humas Wegi turun bersama-sama ke lokasi tanah pemilik lahan tersebut, untuk menyaksikan langsung tanah tersebut.
Rombongan datang dengan cara baik-baik. Rombongan datang dengan membawa surat. Rombongan datang dengan membawa aparat desa. Rombongan datang bukan untuk membuat keributan.
Namun setelah didatangi ke kantornya, Humas Wegi tidak berada di tempat dan kantornya juga masih tertutup.
Ini menjadi pertanyaan besar bagi publik: mengapa Humas sebuah perusahaan besar tidak berada di tempat saat pemilik lahan dan aparat desa datang dengan itikad baik? Mengapa kantor tertutup saat ada persoalan serius yang harus diselesaikan? Apakah ini bentuk penghindaran? Apakah ini bentuk ketidakpedulian? Atau apakah ini memang pola yang sengaja dilakukan agar persoalan ini tidak pernah selesai?
Dengan tidak dapat ditemuinya Humas, Kasi Tapem, Kepala Dusun, Ketua RT, beserta pemilik lahan langsung menuju ke lokasi tanah pemilik lahan yang sudah memiliki SKT.
Setelah sampai di lokasi tanah milik pemilik lahan dan disaksikan Kasi Tapem, Ketua RT, dan Kepala Dusun, pemilik lahan langsung menunjukkan tanah tersebut.
Menurut keterangan pemilik lahan, tanah tersebut sudah digarap dan ditanami kelapa sawit oleh PT Artu / PT Nova.
Di lokasi itu, fakta berbicara lebih keras dari sekadar kata-kata. Di atas tanah bersurat SKT milik pemilik lahan, berdiri tegak tanaman sawit perusahaan. Di atas tanah yang secara administrasi desa sah milik pemilik lahan, perusahaan diduga telah mengambil manfaat ekonomi selama belasan tahun.
Berdasarkan keterangan pemilik tanah, tanah tersebut sudah 13 tahun dikuasai atau diambil oleh perusahaan tanpa ada ganti tanam tumbuh.
13 tahun. Bayangkan. 13 tahun pemilik lahan kehilangan hak atas tanahnya. 13 tahun pemilik lahan tidak bisa menggarap tanahnya sendiri. 13 tahun pemilik lahan tidak bisa menikmati hasil dari tanahnya sendiri. 13 tahun pemilik lahan menunggu kejelasan yang tidak pernah datang.
13 tahun adalah waktu yang sangat lama untuk sebuah ketidakadilan. 13 tahun adalah waktu yang cukup untuk seorang anak tumbuh menjadi remaja. 13 tahun adalah waktu yang cukup untuk sebuah perusahaan panen berkali-kali dari tanah yang diduga bukan miliknya.
Jika benar tanah itu sudah dikuasai selama 13 tahun tanpa ganti rugi, maka ini bukan lagi sekadar kelalaian administrasi. Ini adalah dugaan perampasan hak yang sistematis, yang dilakukan secara terang-terangan, dan yang diduga dibiarkan begitu saja tanpa penyelesaian.
Secara jelas di dalam Surat Keterangan Tanah (SKT) itu sudah tertuang tanda tangan Kepala Desa beserta cap basah, tanda tangan Kepala Dusun, dan juga Ketua RT. Secara keabsahan, dokumen tersebut sudah benar.
Ini penting untuk ditegaskan berulang-ulang agar tidak ada lagi upaya untuk mengaburkan fakta: SKT itu sah. SKT itu lengkap. SKT itu ditandatangani oleh aparat desa yang berwenang. SKT itu bukan surat buatan sendiri. SKT itu bukan surat abal-abal.
Jika SKT itu sah, maka pemilik lahan adalah pemilik yang sah. Jika pemilik lahan adalah pemilik yang sah, maka siapa pun yang menguasai tanah itu tanpa izin dan tanpa ganti rugi, patut diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum.
Perusahaan tidak bisa lagi bersembunyi di balik alasan administrasi. Perusahaan tidak bisa lagi berdalih tidak tahu. Perusahaan tidak bisa lagi berpura-pura tidak ada persoalan, karena aparat desa sudah turun langsung dan sudah menyaksikan sendiri fakta di lapangan.
Harapan Kasi Tapem, Kepala Dusun, dan Ketua RT kepada pihak manajemen sangat jelas: agar bisa duduk bersama di kantor desa untuk mencari solusi, dan agar ada keterbukaan kepada pemilik tanah.
Harapan itu disampaikan dengan nada tegas tetapi tetap bermartabat. Aparat desa tidak meminta lebih. Aparat desa tidak meminta yang bukan hak pemilik lahan. Aparat desa hanya meminta satu hal: duduk bersama, buka data, dan cari solusi yang adil.
“Harapan saya sebagai Kasi Tapem, agar manajemen PT Artu Energi Pawan / PT Nova Anugrah Abadi bisa duduk bersama dengan pihak desa dan pemilik tanah untuk mencari solusi,” tegas Kasi Tapem di lokasi pengecekan.
Pernyataan itu adalah pernyataan yang sangat sederhana, tetapi sangat bermakna. Duduk bersama di kantor desa berarti menyelesaikan persoalan secara terbuka, di hadapan aparat desa, di hadapan pemilik lahan, dan di hadapan publik, bukan di balik pintu tertutup, bukan dengan cara menghindar, dan bukan dengan cara membungkam.
Perusahaan harus duduk bersama karena pemilik lahan sudah menunggu 13 tahun. Perusahaan harus duduk bersama karena SKT sudah lengkap dan sah. Perusahaan harus duduk bersama karena aparat desa sudah turun dan sudah menyaksikan langsung.
Jika perusahaan merasa benar, mengapa harus menghindar? Jika perusahaan merasa memiliki dasar hukum yang kuat, mengapa Humas tidak membalas pesan? Jika perusahaan merasa tidak mencaplok, mengapa kantor tertutup saat didatangi?
Pertanyaan-pertanyaan itu kini menjadi pertanyaan publik. Dan publik berhak mendapatkan jawaban yang jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kasus ini tidak boleh tenggelam. Kasus ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kasus ini tidak boleh berakhir hanya dengan janji-janji manis yang tidak pernah ditepati.
Jika kasus ini dibiarkan, maka akan muncul pertanyaan yang lebih besar: berapa banyak lagi pemilik lahan di Desa Pelang dan di wilayah Ketapang lainnya yang tanahnya diduga dicaplok dengan pola yang sama? Berapa banyak lagi SKT yang diduga tidak dihargai oleh perusahaan? Berapa banyak lagi pemilik lahan yang harus menunggu belasan tahun tanpa kejelasan?
Oleh karena itu, desakan untuk duduk bersama di kantor desa bukan sekadar harapan. Desakan itu adalah tuntutan keadilan. Desakan itu adalah tuntutan agar perusahaan menghargai hak pemilik lahan. Desakan itu adalah tuntutan agar perusahaan tidak lagi bersembunyi di balik kantor yang tertutup dan Humas yang menghilang.
Kini bola ada di tangan manajemen PT Artu Energi Pawan / PT Nova Anugrah Abadi. Apakah manajemen akan memilih jalan terhormat dengan datang ke kantor desa, duduk bersama, membuka data, dan menyelesaikan persoalan secara terbuka? Atau apakah manajemen akan terus memilih jalan bungkam, menghindar, dan menutup diri?
Pemilik lahan sudah menunjukkan itikad baik. Aparat desa sudah menunjukkan itikad baik.
Kini giliran perusahaan yang harus menunjukkan itikad baik. Jika tidak, publik berhak menilai sendiri: perusahaan yang tidak berani duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan tanah bersurat, adalah perusahaan yang diduga tidak menghargai hak pemilik lahan, tidak menghargai aparat desa, dan tidak menghargai keadilan.
13 tahun terlalu lama untuk diam. 13 tahun terlalu lama untuk menunggu. Kini saatnya bicara, duduk bersama, dan selesaikan.
Tim
Pelang, 18 November 2026










