MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID | TANAH DATAR (SUMATERA BARAT) — Bupati Tanah Datar, Eka Putra, S.E., M.M., bersama Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusaemy, mendampingi Direktur Jenderal Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kementerian PUPR, Ir. Fitrah Nur, M.Si., meninjau langsung lokasi rencana pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi korban bencana alam banjir dan tanah longsor di Kabupaten Tanah Datar.
Peninjauan tersebut dilaksanakan pada Sabtu, 28 Desember 2025, di Ladang Laweh, Kecamatan Rambatan, pada lahan seluas kurang lebih dua hektare yang telah disiapkan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sebagai lokasi pembangunan Huntap. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya percepatan pemulihan pascabencana sekaligus memastikan kesiapan daerah dalam mendukung program strategis pemerintah pusat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Tanah Datar AKBP Dr. Nur Ichsan Dwi Septiyanto, S.H., S.I.K., M.I.K., Dandim 0307 Tanah Datar Letkol Inf. Agus Priyo Pujo Sumadi, S.IP., M.Han., Sekretaris Daerah, serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Kehadiran unsur Forkopimda dan jajaran OPD menunjukkan kuatnya komitmen lintas sektor dalam mendukung pemulihan dan penataan kembali kawasan terdampak bencana.
Dalam keterangannya, Bupati Eka Putra menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berkomitmen penuh mendukung kebijakan dan program Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dalam rangka percepatan pemulihan pascabencana. Menurutnya,
Pemulihan tidak hanya terbatas pada penyediaan hunian, tetapi juga mencakup perbaikan infrastruktur, pemulihan sosial, serta penguatan ekonomi masyarakat terdampak.
“Pemerintah daerah siap bersinergi dan bergerak cepat agar masyarakat korban bencana dapat segera menempati hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan,” tegas Eka Putra.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusaemy menyampaikan bahwa percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) maupun hunian sementara (huntara) merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Seluruh proses, kata Vasco, akan diprioritaskan berdasarkan tingkat kebutuhan di lapangan dan akan dikejar penyelesaiannya dalam waktu dekat.
“Ide pembangunan di lokasi ini merupakan usulan Bupati Tanah Datar dan sepenuhnya sejalan dengan arahan Pemerintah Daerah. Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Pusat akan terus bersinergi, yang terpenting kita bergerak cepat demi kepentingan masyarakat,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Dirjen PKP Fitrah Nur menjelaskan bahwa percepatan pembangunan huntap dan huntara dilakukan melalui pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat, melalui Kementerian PKP, bertanggung jawab pada penyediaan anggaran dan pembangunan rumah secara berkelompok, sementara penyediaan lahan dan kesiapan lokasi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
“Dari beberapa kabupaten dan kota yang kami tinjau, Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah yang paling siap, karena lokasi pembangunan huntap telah disiapkan dengan baik oleh Bupati dan jajaran,” ujar Fitrah Nur.
Peninjauan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mempercepat realisasi pembangunan hunian bagi korban bencana, sekaligus memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Daerah dalam mewujudkan pemulihan yang berkelanjutan di Kabupaten Tanah Datar.
( Rizal Kaperwil Sumbar )
Author: MABESMEDIAINVESTIGASI
MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID dalam menjalankan tugas, wajib memiliki Tanda Pengenal (Kartu Pers) yang masih aktif, Surat Tugas dan namanya tercantum dalam Box Redaksi. Laporkan segera bila ada tindakan melanggar Hukum dan Kode Etik Jurnalistik, yang mengatasnamakan MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID.
