MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID | PROV. JAMBI — Rentetan persoalan hukum yang melibatkan anggota kepolisian di Jambi kembali menjadi sorotan. Macan Asia Indonesia (MAI) mendesak Kapolri melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kapolda Jambi, Irjen Pol Krisno Siregar.
Desakan tersebut mencuat setelah sejumlah persoalan serius muncul mulai,
1.Kaburnya tersangka kasus sabu 58 kilogram dari lingkungan Polda Jambi, 2.Dugaan keterlibatan oknum dalam persoalan penerimaan Bintara,
- Maraknya aktivitas PETI di Jambi,
- Anggota Polres Tebo yang terseret kasus pembunuhan dosen di Bungo.
- Kasus kematian anggota Polres Tanjab Timur yang menyeret sejumlah anggota polisi lainnya.
6.Hingga dugaan tindak pidana seksual yang melibatkan anggota polisi dengan korban seorang calon Polwan.
Bagi MAI, rangkaian perkara tersebut tidak boleh selalu ditutup dengan narasi bahwa semuanya hanya ulah “oknum”.
Ketua DPD MAI Provinsi Jambi,
Pery Monjuli, menilai semakin banyaknya persoalan yang melibatkan personel kepolisian patut menjadi bahan evaluasi terhadap sistem pembinaan, pengawasan dan pengendalian internal.
“Kalau kasusnya muncul berulang dan menyentuh berbagai lini, Kapolri harus bertanya: apakah ini semata-mata persoalan oknum, atau ada persoalan serius dalam sistem pembinaan dan pengawasan di bawah kepemimpinan Kapolda?” ujar Pery, Jum’at (04/09/2026).
Pery menegaskan, kritik tersebut bukan berarti menggeneralisasi seluruh anggota Polri. Justru evaluasi diperlukan untuk memastikan personel yang profesional tidak ikut tercoreng oleh perilaku anggota yang bermasalah.
Menurut MAI, persoalan PETI juga harus menjadi perhatian. Penindakan terhadap pekerja lapangan dinilai tidak cukup apabila jaringan pemodal, koordinator, pemilik alat berat dan pihak yang menikmati keuntungan dari aktivitas ilegal tidak disentuh secara serius.
“Kapolri jangan hanya melihat berapa banyak anggota yang sudah dihukum. Yang lebih penting adalah mengapa pelanggaran terus muncul dan apakah sistem pencegahannya berjalan,” kata Pery.
MAI meminta Kapolri mengevaluasi secara objektif kinerja Kapolda Jambi, termasuk aspek pembinaan personel, pengawasan internal, penegakan disiplin dan efektivitas pengendalian jajaran.
“Kami tidak meminta Kapolda dihukum tanpa pemeriksaan. Kami meminta Kapolri melakukan evaluasi. Jika setelah dievaluasi ditemukan kegagalan dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dan pengawasan, maka harus ada tindakan tegas. Jangan sampai masyarakat terus disuguhi kasus demi kasus sementara pertanggungjawaban struktural tidak pernah dipertanyakan,” tegas Perimon.
MAI menilai kepercayaan publik terhadap Polri tidak cukup dijaga dengan slogan. Kepercayaan harus dibuktikan melalui ketegasan terhadap pelanggaran, transparansi penanganan perkara dan keberanian melakukan evaluasi terhadap pimpinan ketika persoalan terjadi berulang.
Pertanyaan akhirnya sederhana: sampai berapa banyak lagi persoalan harus terjadi sebelum kinerja pimpinan Polda Jambi benar-benar dievaluasi oleh Kapolri?
(Red SR)
Author: MABESMEDIAINVESTIGASI
MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID dalam menjalankan tugas, wajib memiliki Tanda Pengenal (Kartu Pers) yang masih aktif, Surat Tugas dan namanya tercantum dalam Box Redaksi. Laporkan segera bila ada tindakan melanggar Hukum dan Kode Etik Jurnalistik, yang mengatasnamakan MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID.
