MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID |
KABUPATEN SAROLANGUN (JAMBI) ~
Kinerja Kejaksaan Negeri Kabupaten Sarolangun kembali di sorot menyusul lamban penanganan atas laporan dugaan tindak pidana korupsi anggaran makan minum,operasional dan perjalanan dinas ketua DPRD Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2025. Lambannya penanganan kasus ini tentu menimbulkan tanda tanya,ada apa dengan institusi penegak hukum kejaksaan negeri sarolangun.
Median ini sudah mencoba menghubungin kepala kejaksaan negeri Sarolangun,M.Taufik SH.MH via hanphone untuk dimintai keterangannya terkait perkembangan laporan tersebut,namun saat ini belum memberikan tanggapan.begitu juga dengan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sarolangun,Darma Natal SH.MH, yang juga di hubungi via hanphone tidak memberikan tanggapan.sementara itu,informasi yang media ini dapat dari narasumber yang tidak bersedia namanya disebutkan menyatakan bahwa lambannya laporan dugaan kasus tipikor anggaran makan minum,operasional dan perjalanan dinas ketua DPRD Sarolangun dikarenakan ada berbagai faktor,salah satunya ada faktor kedekatan antara pihak internal kejaksaan negeri Sarolangun dengan salah satu oknum pejabat dilingkungan Sekreteriat Dewan Sarolangun.
Bahkan,lanjut sumber ini,kedekatan antara internal dan oknum pejabat di sekretariat dewan ini sudah berlangsumg lama bahkan kedekatan ini bisa dimaknai dalam konteks “pengamanan”.Namun,dirinya tidak mengetahui pasti dalam bentuk kerjasama “pengamanan”tersebut.
” pasti ada timbal baliknya lah,tidak mungkin kedekatan itu tidak ada “sesuatu” yang saling menguntungkan” jelasnya.
Sementara itu,Sekwan DPRD Sarolangun Kafrawi yang juga sebagai penggunan anggaran ketika di konfirmasi via hanphonenya memanggil. Munculnya dugaan kasus makan minum ketua DPRD Kab Sarolangun ini kembali bakal mencoreng Pemerintah Kabupaten Sarolangun, apalagi Bupati Sarolangun sendiri Sekretaris DPW PPP yang mana ketua DPRD Kab Sarolangun Ahmad Jani yang notabane merupakan kader PPP. Hal ini tentu akan merusak citra PPP yang saat ini sedang membangun citra untuk bisa masuk parlemen di pemilu 2029 yang akan datang. Bupati Sarolangun,H.Hurmin pun pernah media ini mencoba meminta tanggapannya,namun tampaknya tidak cukup menjadi perhatiannya.
Seperti diketahui, dugaan adanya tipikor anggaran makan minum,operasional dan perjalanan dinas Ketua DPRD Kab Sarolangun awalnya dilaporkan LP3 NKRI sekitar akhir Juli lalu. Pemantau Nasional LP3 NKRI,Hamka Attor S.IP ketika dikonfirmasi mengaku dirinya sedang di bogor ada kegiatan advokasi. Dirinya hanya menjelaskan bahwa beberapa waktu lalu ada pihak kejaksaan memberikan info dan mengundang dirinya untuk ke sarolangun,tetapi karena ada kegiatan yang tidak bisa di tinggalkan,sehingga belum bisa ke sarolangun.
“Intinya,kita akan pantau terus laporan tersebut,bila nanti ada kejanggalan rentu akan kita komunikasi dengan pihak Jamwas Kejagung.apalagi kualitas kinerja aparat saat ini memang menjadi sorotan publik termasuk presiden” akhirnya.
(Red SR)
Author: MABESMEDIAINVESTIGASI
MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID dalam menjalankan tugas, wajib memiliki Tanda Pengenal (Kartu Pers) yang masih aktif, Surat Tugas dan namanya tercantum dalam Box Redaksi. Laporkan segera bila ada tindakan melanggar Hukum dan Kode Etik Jurnalistik, yang mengatasnamakan MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID.
