MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID | KETAPANG (KALIMANTAN BARAT) – Dugaan tumpang tindih penguasaan lahan kembali mencuat di Desa Sungai Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Puluhan hektare lahan yang diklaim warga telah dikuasai secara turun-temurun dan memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) diduga masuk dalam kawasan Hak Guna Usaha (HGU) PT Artu Energi Pawan/PT Nova Anugrah Abadi.
Persoalan ini bukan sekadar menyangkut batas bidang tanah, melainkan menyentuh persoalan kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, serta transparansi pengelolaan lahan oleh perusahaan.
Warga mempertanyakan bagaimana lahan yang selama ini mereka kuasai dan memiliki dokumen keterangan tanah dari pemerintah desa justru diduga tercakup dalam wilayah HGU perusahaan.
SKT ADA, TETAPI LAHAN DIDUGA MASUK HGU
Berdasarkan keterangan warga kepada Media Investigasi Mabes.Co.Id, lahan yang menjadi persoalan tersebut telah memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan melalui administrasi pemerintahan desa, dengan tanda tangan Kepala Desa Sungai Pelang dan stempel resmi desa.
Dokumen tersebut menjadi salah satu bukti administratif yang diajukan warga untuk menerangkan riwayat penguasaan dan klaim atas bidang tanah yang disengketakan.
Namun, warga mengaku hingga saat ini belum memperoleh kepastian mengenai status dan batas lahan tersebut, terutama setelah mengetahui bahwa bidang tanah yang mereka klaim diduga berada di dalam area HGU perusahaan.
Seorang warga yang mengaku sebagai pemilik lahan menyampaikan keberatannya kepada media ini.
“Sudah sekian tahun lahan yang kami kuasai dan memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) hingga saat ini dikuasai oleh PT Artu Energi Pawan/PT Nova Anugrah Abadi. Setahu kami sebagai pemilik, lahan tersebut tercantum di dalam area HGU perusahaan,” ungkap warga.
Pernyataan tersebut menjadi dasar penting bagi perlunya pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen tanah, riwayat penguasaan, peta bidang, serta koordinat HGU yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
WARGA MENUNTUT KEJELASAN DAN PENGEMBALIAN HAK
Persoalan ini menimbulkan keresahan bagi warga yang merasa hak atas tanahnya belum mendapatkan kepastian.
Mereka berharap pihak manajemen perusahaan tidak mengabaikan persoalan tersebut dan segera membuka ruang penyelesaian secara transparan.
“Kami meminta kepada pihak manajemen agar bisa mengembalikan hak kami yang sudah sekian lama ini dikuasai PT tersebut,” tegas warga.
Bagi masyarakat, tanah bukan sekadar aset ekonomi. Tanah merupakan sumber penghidupan, hasil perjuangan, dan bagian dari harapan masa depan keluarga.
Karena itu, apabila benar terdapat bidang tanah milik atau dalam penguasaan warga yang masuk dalam wilayah HGU tanpa penyelesaian hak yang semestinya, persoalan tersebut harus ditangani secara serius sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
MEDIASI SUDAH DILAKUKAN, PENGECEKAN LAPANGAN BELUM TERWUJUD?
Persoalan ini sebelumnya disebut telah dibicarakan melalui mediasi dengan pihak humas perusahaan.
Dalam pertemuan tersebut, menurut keterangan warga, terdapat komitmen untuk melakukan pengecekan ulang bersama-sama ke lokasi lahan, termasuk mencocokkan titik koordinat antara bidang tanah yang memiliki SKT dengan peta HGU perusahaan.
Namun, hingga keterangan ini disampaikan kepada redaksi, warga mengaku belum melihat realisasi pengecekan lapangan sebagaimana yang telah dibicarakan.
Kondisi tersebut membuat masyarakat mempertanyakan keseriusan perusahaan dalam menindaklanjuti persoalan yang menyangkut kepastian hak atas tanah.
Jangan biarkan mediasi berhenti sebatas pembicaraan. Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji.
LIMA PERTANYAAN KRITIS UNTUK MANAJEMEN PERUSAHAAN
Media Investigasi Mabes.Co.Id memandang persoalan ini perlu mendapatkan penjelasan terbuka dari pihak perusahaan maupun instansi pertanahan.
Sejumlah pertanyaan mendasar patut dijawab:
1. Bagaimana bisa bidang tanah yang diklaim warga memiliki SKT diduga masuk dalam peta HGU perusahaan?
2. Apakah sebelum penerbitan atau penetapan HGU telah dilakukan pemeriksaan riwayat penguasaan dan pengukuran bidang tanah tersebut?
3. Apa dasar administrasi dan peta koordinat yang digunakan perusahaan dalam menguasai area yang dipersoalkan warga?
4. Mengapa rencana pengecekan lapangan bersama yang disampaikan melalui mediasi belum terlaksana menurut keterangan warga?
5. Apa langkah konkret manajemen perusahaan untuk memberikan kepastian dan menyelesaikan klaim masyarakat?
Pertanyaan tersebut bukan bentuk penghakiman, melainkan bagian dari fungsi kontrol sosial pers untuk mendorong keterbukaan, akuntabilitas, dan penyelesaian persoalan secara adil.
BPN DAN PEMERINTAH DAERAH DIMINTA TURUN TANGAN
Untuk menghindari polemik berkepanjangan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ketapang perlu didorong melakukan pemeriksaan terhadap peta bidang, dokumen HGU, serta koordinat lahan yang dipersoalkan.
Pemeriksaan lapangan secara bersama antara warga, perusahaan, pemerintah desa, dan BPN menjadi langkah penting untuk memastikan apakah benar terdapat tumpang tindih antara lahan yang diklaim masyarakat dengan area HGU perusahaan.
Perlu ditegaskan, keberadaan SKT merupakan dokumen administratif yang dapat menjadi bukti riwayat penguasaan tanah, tetapi status hak atas tanah tetap harus dinilai berdasarkan keseluruhan alat bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apabila ditemukan adanya tumpang tindih atau pelanggaran hak, penyelesaiannya harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku dengan tetap melindungi kepentingan masyarakat.
MIM: HAK MASYARAKAT JANGAN DIABAIKAN!
Media Investigasi Mabes.Co.Id menegaskan bahwa persoalan ini layak mendapatkan perhatian serius dari seluruh pihak terkait.
Perusahaan memiliki hak dan kewajiban berdasarkan perizinan serta ketentuan hukum. Namun, masyarakat juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum atas tanah yang mereka kuasai.
Jangan sampai ketidakjelasan administrasi pertanahan justru menempatkan masyarakat pada posisi yang dirugikan.
Jika memang tidak ada persoalan, buktikan melalui pemeriksaan terbuka. Jika ditemukan tumpang tindih, selesaikan secara adil dan sesuai hukum.
Redaksi Media Investigasi Mabes.Co.Id membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada manajemen PT Artu Energi Pawan/PT Nova Anugrah Abadi serta pihak-pihak terkait guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang dan bertanggung jawab.
BERSAMBUNG…
MEDIA INVESTIGASI MABES.CO.ID
Aktual, Tajam, Tegas & Profesional.
Pers Profesional, Tajam dalam Investigasi, Tegas dalam Kebenaran.
Author: MABESMEDIAINVESTIGASI
MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID dalam menjalankan tugas, wajib memiliki Tanda Pengenal (Kartu Pers) yang masih aktif, Surat Tugas dan namanya tercantum dalam Box Redaksi. Laporkan segera bila ada tindakan melanggar Hukum dan Kode Etik Jurnalistik, yang mengatasnamakan MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID.
