MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID | BATUSANGKAR (SUMBAR) – Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Tanah Datar melayangkan kritik tajam terhadap pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2025. Meski Pemkab meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP dari BPK RI, Gerindra menilai capaian itu belum menjamin anggaran dikelola efektif untuk kesejahteraan rakyat.
Hal itu disampaikan Juru bicara (Jubir) Fraksi Gerindra Mulyani dalam Sidang Paripurna Pandangan Umum Fraksi DPRD Tanah Datar terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang digelar pada Jumat 12 Juni 2026 dalam Aula Gedung setempat di Batusangkar.
Sorotan utama fraksi tertuju pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SiLPA 2025 yang membengkak hingga Rp105.983.978.447,30. Juru Bicara Fraksi Gerindra Mulyani menegaskan angka raksasa ini bukan bentuk efisiensi, melainkan indikator buruknya perencanaan dan ketidakmampuan OPD mengeksekusi program rakyat. Banyak proyek fisik dilaporkan gagal tender dan terlambat dikerjakan.
Dua Rapor Merah: SiLPA dan BTT
- SiLPA Jumbo Rp105,9 Miliar: Fraksi meminta Bupati membeberkan daftar OPD penyumbang SiLPA terbesar dan program strategis yang gagal dieksekusi. Gerindra menilai SiLPA besar mencerminkan kegagalan eksekusi, bukan penghematan anggaran.
- Belanja Tak Terduga (BTT) Minim Serapan: Dari alokasi Rp6,208 miliar, Pemda hanya menyerap Rp3,098 miliar atau 49,90%. Gerindra menilai kondisi ini ironis di tengah Tanah Datar yang masih berada pada fase krusial pemulihan pasca bencana. Fraksi mendesak penjelasan transparan tentang penyebab rendahnya serapan BTT, keterlambatan keputusan, serta jumlah masyarakat terdampak yang menerima manfaat langsung.
“Ukuran keberhasilan pemerintah bukan pada besarnya anggaran yang tersimpan, melainkan seberapa cepat masyarakat merasakan pemulihan,” ujar Mulyani saat membacakan pandangan umum fraksi.
Fraksi Gerindra mendorong Pemkab menyusun mekanisme BTT yang lebih adaptif, mempercepat penyaluran, dan memperkuat koordinasi lintas OPD agar setiap rupiah benar-benar hadir untuk masyarakat, bukan menjadi sisa di akhir tahun anggaran.
(Rizal, Sijelin DPRD Tanah Datar)
Author: MABESMEDIAINVESTIGASI
MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID dalam menjalankan tugas, wajib memiliki Tanda Pengenal (Kartu Pers) yang masih aktif, Surat Tugas dan namanya tercantum dalam Box Redaksi. Laporkan segera bila ada tindakan melanggar Hukum dan Kode Etik Jurnalistik, yang mengatasnamakan MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID.
