MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID | BATUSANGKAR (SUMBAR) – Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Tanah Datar melayangkan catatan kritis terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam Rapat Paripurna di Batusangkar, Jumat 12/6/2026, Juru Bicara Fraksi NasDem Noviandri, S.T. menyoroti dua hal utama: SiLPA jumbo dan menyusutnya aset Dinas PUPR.
SiLPA Rp105,98 Miliar, Bukti Program Tak Jalan,
NasDem menilai SiLPA sebesar Rp105,98 miliar bukan cermin efisiensi, melainkan indikator rendahnya efektivitas program, lambatnya realisasi kegiatan, dan lemahnya perencanaan kas oleh OPD. Kinerja belanja daerah yang hanya terealisasi 93,76% dinilai merugikan masyarakat karena anggaran tidak terserap optimal untuk pembangunan.
“Kami meminta Pemkab mengevaluasi total OPD yang gagal mencapai target. SiLPA besar harus dibedah, berapa yang murni efisiensi dan berapa yang lahir dari kegagalan eksekusi program,” ujar Noviandri.
Aset PUPR Menyusut Rp92,18 Miliar
Selain SiLPA, Fraksi NasDem memberi perhatian serius pada penurunan aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR sebesar Rp92,18 miliar. NasDem mendesak pemerintah daerah memberi penjelasan transparan. Apakah pengurangan itu karena penghapusan, pemindahtanganan, kerusakan, atau faktor administratif lain. NasDem khawatir polemik tata kelola barang milik daerah muncul jika tidak dijelaskan secara terbuka.
Kemandirian Fiskal Masih Rapuh,
Struktur pendapatan Tanah Datar masih bergantung pada dana transfer pusat Rp1,119 triliun. Sementara Pendapatan Asli Daerah PAD hanya Rp182,1 miliar. Sektor pajak daerah gagal mencapai target karena hanya terealisasi 91,46%.
Untuk mendongkrak PAD, NasDem meminta Pemkab segera menyusun strategi konkret penyelesaian piutang pajak Rp22,68 miliar dan piutang retribusi Rp9,32 miliar yang belum tertagih. Sektor pariwisata, perdagangan, dan pemanfaatan aset daerah harus dioptimalkan.
Fraksi NasDem mendorong Pemkab memperkuat pengawasan internal agar tata kelola keuangan ke depan lebih efektif, efisien, transparan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Luhak Nan Tuo.
(Rizal, Sijelin DPRD Tanah Datar)
Author: MABESMEDIAINVESTIGASI
MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID dalam menjalankan tugas, wajib memiliki Tanda Pengenal (Kartu Pers) yang masih aktif, Surat Tugas dan namanya tercantum dalam Box Redaksi. Laporkan segera bila ada tindakan melanggar Hukum dan Kode Etik Jurnalistik, yang mengatasnamakan MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID.
