MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID | BATUSANGKAR (SUMBAR) – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB DPRD Kabupaten Tanah Datar menyampaikan catatan kritis terhadap Nota Penjelasan Bupati terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam Sidang Paripurna DPRD Tanah Datar di Batusangkar, Jumat 12/6/2026, Juru Bicara Fraksi PKB Yonnarlis, S.Hi. menyoroti dua angka krusial: pembengkakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SiLPA dan capaian Pendapatan Asli Daerah PAD yang meleset dari target.
SiLPA Jumbo Rp105,9 Miliar Perlu Dijelaskan
Fraksi PKB mengungkap APBD 2025 menyisakan SiLPA sangat besar, yakni Rp105.983.978.447,30. Penumpukan dana ini dinilai perlu penjelasan rinci mengenai komposisinya. Fraksi meminta rincian, terutama bagian anggaran yang belum ditentukan penggunaannya agar sisa dana dapat dialokasikan efektif untuk kesejahteraan masyarakat.

PAD Hanya 97,96%, Kemandirian Fiskal Dipertanyakan
Sektor pendapatan juga menjadi sorotan. Realisasi PAD Tanah Datar 2025 hanya 97,96% atau Rp182,1 miliar dari target Rp185,8 miliar.
“Realisasi PAD yang tidak mencapai target memerlukan perhatian serius. Pemerintah daerah harus melakukan inovasi dan intensifikasi pemungutan pajak serta retribusi daerah,” ujar Yonnarlis tegas.
WTP Bukan Tujuan Akhir
Meski mengapresiasi raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP ke-15 kali berturut-turut dari BPK, Ketua Fraksi PKB Indra Gunalan dan Sekretaris Yonnarlis serta Zaipul Imra, S.Ag., mengingatkan penghargaan bukan tujuan akhir.
Fraksi PKB mendesak Bupati menjelaskan kendala utama macetnya target PAD dan penyebab rendahnya realisasi belanja modal yang hanya 92,19%. Rendahnya serapan belanja modal dinilai berdampak langsung pada tingginya angka SiLPA.
Fraksi PKB mendorong Pemkab segera mengevaluasi OPD yang gagal mencapai target agar tata kelola keuangan ke depan lebih efektif, efisien, dan berdampak langsung pada masyarakat Luhak Nan Tuo.
(Rizal, Sijelin DPRD Tanah Datar)









