MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID | SAROLANGUN (PROV. JAMBI) – Dugaan persoalan legalitas dokumen perizinan pertambangan batu bara di Kabupaten Sarolangun, Jambi, kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, perhatian tertuju pada Surat Keputusan (SK) Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 yang berkaitan dengan pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara seluas kurang lebih 400 hektare di wilayah Mandiangin kepada PT Indonesia Coal Resources (PT ICR), anak perusahaan PT Antam Tbk.

Dokumen tersebut disebut menjadi bagian penting dalam proses pengalihan kepemilikan sekaligus peningkatan status perizinan dari tahap eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi. Namun, muncul dugaan bahwa legalitas dan proses administrasi penerbitannya menyimpan persoalan yang perlu diuji secara menyeluruh oleh penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung).


Persoalan ini bukan sekadar menyangkut keabsahan selembar keputusan kepala daerah. Lebih jauh, perkara tersebut menyentuh aspek fundamental tata kelola pemerintahan, integritas administrasi negara, serta pertanggungjawaban pejabat yang memiliki kewenangan dalam penerbitan dokumen perizinan.


DOKUMEN DIPERTANYAKAN, TANGGUNG JAWAB PEJABAT HARUS DITELUSURI
Secara administratif, SK Bupati Nomor 32 Tahun 2010 diterbitkan pada masa kepemimpinan Cek Endra sebagai Bupati Sarolangun. Oleh sebab itu, proses penerbitan dokumen tersebut perlu ditelusuri secara objektif, mulai dari dasar pengajuan, verifikasi teknis, mekanisme persetujuan, hingga autentikasi tanda tangan pejabat yang tercantum di dalamnya.
Apabila benar terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang digunakan dalam proses transaksi pertambangan dengan arsip resmi instansi teknis, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai kekeliruan administratif biasa. Harus dipastikan apakah ketidaksesuaian itu terjadi akibat kesalahan prosedur, penyimpangan administrasi, atau terdapat unsur pelanggaran hukum.
Dalam konteks ini, Cek Endra menjadi salah satu figur yang relevan untuk dimintai penjelasan, mengingat dokumen tersebut diterbitkan pada masa jabatannya. Terlebih, berdasarkan informasi dalam perkara ini, yang bersangkutan telah beberapa kali dimintai keterangan oleh penyidik Kejagung dalam kapasitasnya sebagai saksi.
Namun demikian, pemeriksaan sebagai saksi tidak serta-merta menunjukkan adanya keterlibatan pidana. Penentuan tanggung jawab hukum harus didasarkan pada alat bukti, hasil penyidikan, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
AKUISISI TAMBANG DAN JEJAK PERIZINAN JANGAN DIBIARKAN GELAP
Perkara ini turut menyeret sejumlah pihak dari unsur BUMN maupun swasta dalam rangkaian transaksi akuisisi pertambangan yang menggunakan dokumen perizinan yang kini dipersoalkan.
Karena itu, penyidikan semestinya tidak hanya berorientasi pada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, tetapi juga mengurai secara utuh asal-usul dokumen yang menjadi landasan administrasi transaksi tersebut.
Siapa yang mengusulkan penerbitan SK? Siapa yang melakukan verifikasi? Apakah prosedur dan persyaratan teknis telah dipenuhi? Siapa yang memberikan persetujuan hingga dokumen tersebut ditandatangani dan digunakan dalam proses pengalihan IUP?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan bagian penting yang harus dijawab melalui proses penegakan hukum yang profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
PUBLIK MENUNGGU KETEGASAN KEJAGUNG
Kini, perhatian publik tertuju pada Kejaksaan Agung. Sejauh mana pendalaman terhadap SK Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 telah dilakukan? Apakah keaslian dokumen dan tanda tangan telah diverifikasi melalui pemeriksaan forensik? Bagaimana hasil penelusuran terhadap pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam proses penerbitannya?
Publik juga berhak memperoleh penjelasan mengenai perkembangan pemeriksaan Cek Endra, termasuk apakah statusnya masih sebagai saksi atau terdapat perkembangan hukum lain berdasarkan hasil penyidikan.
Perlu ditegaskan, tuntutan transparansi bukanlah upaya menghakimi seseorang sebelum adanya putusan pengadilan. Setiap orang tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah. Namun, prinsip tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak publik memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan perkara yang menyangkut kepentingan negara.
Jangan sampai transaksi pertambangan ditelusuri, sejumlah pihak diperiksa, tetapi asal-usul dokumen perizinan yang menjadi fondasi perkara justru tidak memperoleh kejelasan.
Kejagung harus memastikan seluruh mata rantai penerbitan, penggunaan, dan pertanggungjawaban SK tersebut terungkap berdasarkan fakta dan alat bukti.
Sebab, penegakan hukum yang berintegritas bukan hanya tentang siapa yang diproses, melainkan juga tentang keberanian mengungkap seluruh fakta, tanpa tebang pilih dan tanpa meninggalkan pertanyaan hukum yang mendasar. (PM)
MEDIA INVESTIGASI MABES.CO.ID (MIM)
Aktual, Tajam, Tegas & Profesional.










