Scroll untuk baca artikel
Example 250
Example 728x250
BeritaDaerahJambiNews

MAI JAMBI GERUDUK KEJAGUNG RI,TUNTUT KASUS IUP SAROLANGUN DITUNTASKAN, DAN UNGKAP STATUS HUKUM CEK ENDRA

×

MAI JAMBI GERUDUK KEJAGUNG RI,TUNTUT KASUS IUP SAROLANGUN DITUNTASKAN, DAN UNGKAP STATUS HUKUM CEK ENDRA

Sebarkan artikel ini

MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID |
JAKARTA – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Macan Asia Indonesia (MAI) Provinsi Jambi menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kamis (19/11/2026). Aksi yang dipimpin langsung Ketua MAI Jambi, Pery Monjuli,SE yg Juga tergabung di (TIM 12 Investigasi Macan Asia Indonesia Hambalang), didampingin orator Febri Timoer tersebut mendesak Kejagung memberikan kejelasan proses hukum perkara dugaan korupsi pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara di Mandiangin, Kabupaten Sarolangun.

Tim Macan Asia Indonesia di terima Audiensi di Kejaksaan Agung RI, Kamis (19/11/2026)

Dalam aksinya, MAI menyoroti penanganan perkara yang dinilai belum memberikan kejelasan menyeluruh, khususnya terkait pihak-pihak yang berada di balik penerbitan dokumen perizinan, termasuk SK Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 yang diterbitkan pada masa kepemimpinan Cek Endra.

Orator aksi, Febri Timoer, mempertanyakan sejauh mana penyidik menelusuri akar persoalan dalam perkara tersebut. Menurutnya, aktivitas pertambangan dan transaksi perusahaan tidak mungkin berjalan tanpa adanya dasar perizinan.

“Sumber daya alam di daerah dikeruk habis-habisan, tetapi apakah hukum bisa ditegakkan setegak-tegaknya? Karena itulah kami datang ke Kejaksaan Agung untuk menuntut penuntasan status hukum kasus IUP di Sarolangun,” tegas Febri.

Ia menilai proses penyidikan hingga penuntutan perlu memberikan kejelasan terhadap seluruh rantai persoalan, termasuk pihak yang memiliki kewenangan dalam penerbitan izin.

“Proses penyidikan dan penuntutan ini belum clear sampai ke akar masalahnya karena belum menyentuh pembuat izin. Apakah memang begitu prosesnya secara hukum? Kami sebagai masyarakat tentu tidak bisa mengintervensi. Tetapi dari sudut pandang kami, persoalan IUP batu bara Sarolangun pada masa Bupati Cek Endra harus dituntaskan sampai ke akar-akarnya, bukan hanya mentok pada pihak pengusaha atau perusahaan,” ujarnya.

Febri juga mempertanyakan bagaimana aktivitas usaha, rekanan maupun subkontraktor di lokasi pertambangan dapat berjalan apabila tidak memiliki dasar perizinan yang menjadi landasan operasional.

“Logikanya, perusahaan, rekanan maupun subkontraktor yang ada di lokasi tidak mungkin beroperasi tanpa izin. Karena itu, kami meminta Kejagung tidak hanya melihat pihak yang melakukan transaksi atau menjalankan kegiatan usaha, tetapi juga menelusuri bagaimana izin tersebut diterbitkan dan siapa saja yang bertanggung jawab di dalamnya,” tambahnya.

Namun, aksi tersebut belum menghasilkan jawaban substantif dari pihak Kejaksaan Agung. Perwakilan Kejagung yang menerima massa menyampaikan bahwa personel yang berkompeten menangani perkara tersebut sedang berada di luar kantor. Pihaknya kemudian menyampaikan akan menjadwalkan pertemuan lanjutan.

Respons tersebut membuat MAI Jambi berencana kembali mendatangi Kejaksaan Agung pada Senin, 23 November 2026, dengan agenda dan tuntutan yang sama.

MAI menegaskan, aksi lanjutan tersebut merupakan upaya meminta kepastian atas persoalan yang dinilai belum terjawab, terutama mengenai keabsahan SK Bupati Nomor 32 Tahun 2010 serta perkembangan pemeriksaan terhadap Cek Endra.

Bagi MAI, penegakan hukum tidak cukup hanya mengungkap pihak yang berada di hilir persoalan. Seluruh proses yang berkaitan dengan penerbitan, pengesahan, hingga penggunaan dokumen perizinan juga harus ditelusuri berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

MAI Jambi memastikan akan kembali menggelar aksi di Kejagung pada Senin mendatang. Mereka menuntut satu hal: bongkar perkara IUP Sarolangun secara menyeluruh, jangan biarkan pertanggungjawaban hukum berhenti hanya pada pihak perusahaan!
(Redaksi)

MABESMEDIAINVESTIGASI
Author: MABESMEDIAINVESTIGASI

MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID dalam menjalankan tugas, wajib memiliki Tanda Pengenal (Kartu Pers) yang masih aktif, Surat Tugas dan namanya tercantum dalam Box Redaksi. Laporkan segera bila ada tindakan melanggar Hukum dan Kode Etik Jurnalistik, yang mengatasnamakan MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID.

Example 300250

Tinggalkan Balasan