Scroll untuk baca artikel
Example 250
Example 728x250
BeritaDaerahKalimantan BaratNews

Patok Bergeser, Warga Kuala Tolak Pertanyakan Batas Lahan PT Laman Mining

×

Patok Bergeser, Warga Kuala Tolak Pertanyakan Batas Lahan PT Laman Mining

Sebarkan artikel ini

MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID | KETAPANG (KALIMANTAN BARAT) – Dugaan perubahan batas wilayah operasional PT Laman Mining memicu keberatan sejumlah warga RT 05 Desa Kuala Tolak, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Masyarakat mempertanyakan keberadaan patok batas baru yang diduga memasuki sebagian bidang tanah milik warga yang hingga kini disebut belum pernah dibebaskan oleh perusahaan.

Persoalan tersebut bukan sekadar perbedaan letak patok di lapangan. Lebih jauh, masyarakat mempertanyakan kepastian status kepemilikan tanah, legalitas perubahan batas wilayah, serta mekanisme komunikasi perusahaan dengan masyarakat setempat.

Warga menilai persoalan ini harus segera mendapatkan perhatian serius pemerintah dan instansi berwenang agar tidak berkembang menjadi konflik agraria yang berkepanjangan.

DUA PATOK BERBEDA, LEGALITAS BATAS DIPERTANYAKAN

Keberatan warga bermula dari ditemukannya dua patok dengan posisi berbeda di lapangan. Patok pertama merupakan patok lama yang selama ini dikenal masyarakat sebagai penanda batas wilayah PT Laman Mining. Sementara patok kedua berupa tiang beton berwarna merah yang menurut keterangan warga merupakan penanda batas baru.

Perbedaan posisi kedua patok tersebut memunculkan dugaan adanya perubahan garis batas yang berpotensi memasukkan sebagian tanah masyarakat ke dalam wilayah yang diklaim perusahaan.

Warga mengaku memiliki dokumentasi foto kedua patok yang dilengkapi informasi waktu dan koordinat GPS tertanggal 31 Oktober 2026 pukul 09.47 WIB.

Adapun koordinat yang tercantum dalam dokumentasi tersebut sebagai berikut:

1. Patok merah (diduga batas baru): Latitude -1.459013, Longitude 110.0848.

2. Patok lama: Latitude -1.459077, Longitude 110.084701.

Data koordinat tersebut menjadi salah satu petunjuk awal yang diminta warga untuk diverifikasi melalui pengukuran teknis dan pencocokan dengan peta batas wilayah perusahaan.

Namun, kepastian apakah telah terjadi pergeseran batas tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan dokumentasi GPS. Diperlukan pemeriksaan dokumen resmi, peta perizinan, serta pengukuran lapangan oleh instansi yang memiliki kewenangan.

KETUA LPM SOROT KOMUNIKASI DAN PENGHORMATAN ADAT

Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Amat Yani, menyampaikan bahwa persoalan pemasangan patok tersebut tidak semestinya dipandang hanya sebagai urusan teknis pertanahan.

Menurutnya, keberadaan perusahaan di tengah masyarakat harus dibangun melalui komunikasi, koordinasi, serta penghormatan terhadap adat istiadat dan tata pemerintahan setempat.

Ia menilai pemasangan patok tanpa komunikasi yang memadai dengan masyarakat dan pemerintah setempat berpotensi menimbulkan kesalahpahaman serta keresahan sosial.

Amat Yani juga menyebut persoalan serupa bukan pertama kali menjadi perhatian masyarakat di kawasan tersebut. Ia bahkan menyinggung adanya permasalahan terdahulu di Desa Laman Satong yang menurut keterangannya pernah berujung pada penerapan sanksi adat terhadap perusahaan.

Pernyataan tersebut perlu menjadi perhatian bersama, sekaligus memerlukan klarifikasi dari pihak-pihak terkait agar seluruh persoalan dapat ditempatkan berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku.

PARIT DA. U DIPERTANYAKAN, STATUS ASET DAN DOKUMEN HARUS DIBUKA

Selain persoalan batas lahan, masyarakat juga menyoroti keberadaan Parit Da. U yang diduga menjadi objek transaksi jual beli.

Berdasarkan dokumentasi lapangan tertanggal 15 November 2026 pukul 08.57 dan 08.58 WIB, keberadaan parit tersebut turut menjadi perhatian warga.

Masyarakat mempertanyakan dasar hukum transaksi apabila benar kawasan tersebut merupakan fasilitas umum atau memiliki fungsi kepentingan bersama.

Sementara itu, Hendri Gunawan Syah menerangkan bahwa Parit Da. U berada di luar bidang tanah yang tercantum dalam sertifikat yang diperjualbelikan.

Keterangan tersebut perlu diuji melalui pemeriksaan dokumen pertanahan, peta bidang, riwayat peralihan hak, serta pengukuran langsung oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Persoalan ini penting untuk memastikan apakah parit tersebut termasuk fasilitas umum, bagian dari bidang tanah tertentu, atau memiliki status hukum lainnya.

Jangan sampai ketidakjelasan administrasi pertanahan menimbulkan persoalan kepemilikan dan merugikan kepentingan masyarakat.

PEMERINTAH DAN BPN DIMINTA JANGAN TUTUP MATA

Atas persoalan tersebut, masyarakat meminta Pemerintah Kabupaten Ketapang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kementerian ATR/BPN, Kementerian ESDM, serta aparat penegak hukum untuk turun langsung melakukan pemeriksaan secara objektif dan transparan.

Adapun sejumlah poin yang diminta warga untuk ditelusuri meliputi:

1. Legalitas dan keabsahan patok batas lama maupun patok baru PT Laman Mining.

2. Perbandingan peta wilayah perusahaan sebelum dan sesudah perubahan batas.

3. Dugaan masuknya tanah masyarakat ke dalam wilayah yang diklaim perusahaan.

4. Status hukum tanah warga yang disebut belum pernah dibebaskan.

5. Dokumen dan dasar hukum perubahan atau pemasangan patok batas.

6. Status kepemilikan serta fungsi Parit Da. U.

7. Kesesuaian pemasangan patok dengan dokumen perizinan dan ketentuan tata batas.

8. Pelaksanaan kewajiban komunikasi dan koordinasi perusahaan dengan masyarakat serta pemerintahan setempat.

Warga juga mengusulkan pengukuran ulang secara independen dengan melibatkan BPN, pemerintah desa, perwakilan masyarakat, dan pihak perusahaan agar hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

INVESTASI JANGAN MENGABAIKAN HAK MASYARAKAT

Masyarakat menegaskan bahwa keberatan yang disampaikan bukan bertujuan menghambat investasi maupun aktivitas pertambangan. Namun, kegiatan investasi harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak kepemilikan tanah, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan masyarakat.

Prinsipnya jelas: investasi tidak boleh dibangun di atas ketidakjelasan batas, apalagi jika terdapat dugaan penguasaan bidang tanah masyarakat tanpa proses pembebasan dan dasar hukum yang sah.

Pemerintah tidak cukup hanya menerima laporan administratif. Persoalan ini membutuhkan verifikasi faktual di lapangan, pemeriksaan dokumen, serta keterbukaan seluruh pihak agar tidak muncul kesimpulan sepihak.

Apabila pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum atau hak kepemilikan masyarakat, tindakan harus dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Media Investigasi Mabes.Co.Id memandang bahwa kepastian batas lahan bukan sekadar persoalan patok, melainkan menyangkut perlindungan hak masyarakat, kepastian hukum, dan tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha.

Kini masyarakat menunggu langkah konkret pemerintah dan instansi berwenang. Jangan sampai persoalan yang dapat diselesaikan melalui transparansi dan pengukuran objektif justru berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas.

CATATAN REDAKSI:

Seluruh dugaan mengenai pergeseran batas lahan, pemasangan patok pada tanah yang belum dibebaskan, serta dugaan transaksi Parit Da. U dalam pemberitaan ini bersumber dari keterangan dan keberatan masyarakat. Hal tersebut masih memerlukan verifikasi independen serta klarifikasi dari PT Laman Mining dan instansi berwenang. Pemberitaan ini tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum.

Narasumber:

Amat Yani – Ketua LPM.

Masyarakat RT 05 Desa Kuala Tolak, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

MEDIA INVESTIGASI MABES.CO.ID

Aktual, Tajam, Tegas & Profesional.

MABESMEDIAINVESTIGASI
Author: MABESMEDIAINVESTIGASI

MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID dalam menjalankan tugas, wajib memiliki Tanda Pengenal (Kartu Pers) yang masih aktif, Surat Tugas dan namanya tercantum dalam Box Redaksi. Laporkan segera bila ada tindakan melanggar Hukum dan Kode Etik Jurnalistik, yang mengatasnamakan MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID.

Example 300250

Tinggalkan Balasan