Scroll untuk baca artikel
Example 250
Example 728x250
BeritaDaerahKalimantan BaratNews

Dugaan Material Ilegal Masuk Proyek APBN Rp 2,9 Miliar di Sandai, Ketapang: Batu dan Pasir Diduga dari Tambang Tanpa Izin Galian C

×

Dugaan Material Ilegal Masuk Proyek APBN Rp 2,9 Miliar di Sandai, Ketapang: Batu dan Pasir Diduga dari Tambang Tanpa Izin Galian C

Sebarkan artikel ini

MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID | SANDAI, KETAPANG (KALBAR) ~ Proyek negara yang dibiayai uang publik diduga dikerjakan dengan material ilegal.
Proyek Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi Jaringan Tersier Daerah Irigasi Kewenangan Daerah di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat yang berlokasi di D.I. Sumber Rejo, Desa Sandai, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, dengan nilai kegiatan Rp 2.918.612.000,00, sumber dana APBN, Tahun Anggaran 2026, waktu pelaksanaan 60 hari kalender, metode Swakelola, di bawah Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Wilayah Kalimantan I Pontianak, Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Kalimantan I, kini disorot publik.

Ini bukan proyek kecil. Ini proyek Rp 2,9 miliar. Uang negara. Uang publik. Uang yang seharusnya dipakai untuk membangun irigasi yang kokoh, yang bermanfaat, yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

Namun informasi yang dihimpun di lapangan menyebutkan, batu yang digunakan dalam proyek tersebut diduga dibeli dari pengusaha yang tidak memiliki izin Galian C. Begitu juga dengan pasir.

Jika dugaan ini benar, maka ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Ini adalah dugaan pembiaran terhadap praktik tambang ilegal yang masuk ke dalam proyek pemerintah, yang dibiayai APBN.

Pertanyaan paling mendasar yang harus dijawab: bagaimana mungkin proyek negara yang dibiayai APBN, yang diawasi oleh Balai, yang dikerjakan dengan metode Swakelola, bisa menggunakan material yang diduga berasal dari tambang tanpa izin?

Batu itu dari mana? Pasir itu dari mana? Siapa yang menjual? Siapa yang membeli? Siapa yang menerima? Siapa yang mengawasi?

Jika batu dan pasir itu benar berasal dari tambang tanpa izin Galian C, maka setiap tumpukan batu di lokasi proyek bukan lagi sekadar material bangunan. Setiap tumpukan batu itu adalah bukti dugaan pelanggaran hukum yang dibiayai oleh uang negara.

Proyek irigasi untuk petani tidak boleh dibangun di atas pelanggaran hukum. Irigasi untuk petani tidak boleh dibangun dari material yang diduga ilegal. Jika fondasinya saja diduga ilegal, bagaimana kualitas bangunannya bisa dipercaya?

Desakan keras disampaikan agar pihak terkait menjawab secara terbuka, bukan dengan diam, bukan dengan menghindar, bukan dengan berlindung di balik birokrasi:

  1. Dari mana asal batu dan pasir yang digunakan? Siapa pemasoknya?
    Publik berhak tahu nama pemasok, lokasi pengambilan, dan bukti transaksi. Jangan tutupi pemasok dengan alasan teknis.
  2. Apakah pemasok tersebut memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Galian C yang masih berlaku?
    Tunjukkan izinnya. Tunjukkan tanggal berlakunya. Tunjukkan lokasi izinnya. Jika tidak bisa menunjukkan, maka dugaan semakin kuat.
  3. Apakah panitia / pelaksana / pengawas proyek pernah meminta dan memverifikasi dokumen asal material, surat izin tambang, dan surat keterangan asal barang?
    Jika pernah meminta, mana buktinya? Jika tidak pernah meminta, mengapa tidak pernah meminta? Apakah pengawasan material memang sengaja dilonggarkan?
  4. Mengapa proyek negara bisa menggunakan material yang diduga dari tambang tanpa izin?
    Ini pertanyaan yang paling memalukan bagi penyelenggara proyek. Proyek negara seharusnya menjadi contoh kepatuhan hukum, bukan contoh pembiaran pelanggaran hukum.
  5. Siapa yang bertanggung jawab atas pengawasan material di lapangan?
    Tidak boleh ada lagi jawaban mengambang. Tidak boleh ada lagi lempar tanggung jawab. Harus ada nama, ada jabatan, ada tanggung jawab yang jelas.

Penggunaan material dari tambang ilegal bukan hanya merugikan negara dari sisi penerimaan pajak dan retribusi, tetapi juga merusak lingkungan, merugikan penambang legal yang taat ketentuan, dan mencoreng kualitas pembangunan irigasi yang seharusnya bermanfaat bagi petani di Sandai.

Penambang legal yang mengurus izin, membayar pajak, membayar retribusi, dan menaati ketentuan, justru dikhianati ketika proyek negara malah diduga membeli dari tambang tanpa izin. Di mana keadilan bagi penambang legal? Di mana keberpihakan negara kepada pengusaha yang taat hukum?

Lingkungan juga menjadi korban. Tambang tanpa izin tidak memiliki dokumen lingkungan, tidak memiliki kewajiban reklamasi, tidak memiliki tanggung jawab terhadap kerusakan lahan. Jika material proyek negara berasal dari sana, maka negara ikut terlibat dalam perusakan lingkungan melalui proyeknya sendiri.

Desakan tegas disampaikan kepada tiga pihak yang memiliki kewenangan langsung:

  1. Kepada Balai Wilayah Kalimantan I Pontianak:
    Segera melakukan audit material, membuka dokumen pengadaan material, dan menghentikan sementara penggunaan material yang asal-usulnya tidak jelas. Jangan tunggu proyek selesai baru diaudit. Jangan tunggu material sudah tertanam semua baru diperiksa. Audit sekarang, buka dokumen sekarang, hentikan material yang meragukan sekarang.
  2. Kepada Aparat Penegak Hukum dan Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Barat:
    Turun ke lapangan, periksa lokasi pengambilan batu dan pasir, serta tindak tegas jika terbukti tidak berizin. Jangan hanya menerima laporan di atas kertas. Datang ke lokasi pengambilan, datang ke lokasi proyek, cocokkan fakta di lapangan dengan dokumen yang ada.
  3. Kepada Inspektorat dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah:
    Periksa apakah ada unsur kesengajaan, pembiaran, atau persekongkolan dalam pengadaan material proyek ini. Periksa alur pengadaan dari hulu ke hilir. Periksa siapa yang memutuskan, siapa yang menyetujui, dan siapa yang diuntungkan.

Uang publik tidak boleh dipakai untuk membeli barang ilegal. Proyek irigasi untuk petani tidak boleh dibangun di atas pelanggaran hukum.

Kalimat itu harus menjadi pegangan bagi setiap penyelenggara proyek negara. Jika prinsip itu dilanggar, maka proyek sebesar Rp 2,9 miliar ini bukan lagi pembangunan, tetapi diduga menjadi ladang pembiaran pelanggaran hukum.

Klarifikasi resmi dituntut dalam waktu 3 x 24 jam sejak rilis ini diterbitkan. Klarifikasi itu harus terbuka, tertulis, dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar klarifikasi lisan yang mudah dibantah.

Jika tidak ada klarifikasi dan tindakan nyata dalam waktu tersebut, maka laporan ini akan dilanjutkan ke jalur hukum dan pengawasan yang lebih tinggi, disertai bukti-bukti lapangan.

Tidak ada lagi ruang untuk diam. Diam dalam kasus ini bukan lagi netral. Diam dalam kasus ini adalah bentuk pembiaran. Diam dalam kasus ini akan dibaca publik sebagai ketidakmampuan untuk membantah dugaan yang ada.

Dugaan ini masih memerlukan pembuktian lebih lanjut. Namun publik berhak tahu, dan negara wajib menjawab.

Jika material itu legal, buktikan dengan dokumen. Jika pemasok itu berizin, tunjukkan izinnya. Jika pengawasan itu sudah berjalan, tunjukkan hasil pengawasannya.

Jika tidak bisa membuktikan, maka publik berhak menilai bahwa dugaan ini bukan sekadar isu, tetapi fakta yang sengaja ditutupi.

Proyek Rp 2,9 miliar ini kini menjadi ujian bagi integritas Balai Wilayah Kalimantan I Pontianak, bagi Aparat Penegak Hukum, bagi Dinas ESDM, dan bagi seluruh pengawas proyek negara.

Apakah proyek ini akan dibersihkan dari dugaan material ilegal? Atau apakah proyek ini akan dibiarkan selesai dengan fondasi yang diduga ilegal?

Publik menunggu jawaban. Dan publik tidak akan berhenti bertanya sampai jawaban itu diberikan secara terbuka.

Sandai, 21 November 2026

( Al Bdri – Red )

MABESMEDIAINVESTIGASI
Author: MABESMEDIAINVESTIGASI

MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID dalam menjalankan tugas, wajib memiliki Tanda Pengenal (Kartu Pers) yang masih aktif, Surat Tugas dan namanya tercantum dalam Box Redaksi. Laporkan segera bila ada tindakan melanggar Hukum dan Kode Etik Jurnalistik, yang mengatasnamakan MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID.

Example 300250

Tinggalkan Balasan