MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID | PADANG PARIAMAN (SUMATERA BARAT — Nada bicara Menteri Pertanian (Mentan) RI, Andi Amran Sulaiman, meninggi saat meninjau langsung lahan pertanian yang luluh lantak akibat banjir bandang di Pasie Laweh, Lubuk Alung, Senin, 13 April 2026. Amran tak lagi menyembunyikan kekecewaannya melihat realisasi bantuan pemulihan sektor pertanian di Sumatera Barat yang dinilai berjalan sangat lamban.

Bukan tanpa alasan Amran “meradang”. Ia mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa dana sebesar Rp455 miliar untuk sektor pertanian dan tambahan Rp500 miliar untuk perkebunan sebenarnya sudah ditransfer ke kas daerah sejak Januari 2026. Namun, memasuki bulan keempat, bantuan raksasa itu belum dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh petani di lapangan.
“Sejak awal bencana kami langsung turun. Anggarannya sudah ada sejak Januari di provinsi. Kami minta provinsi dan kabupaten segera menyelesaikan data agar bantuan bisa segera disalurkan,” tegas Amran dengan raut serius di depan para pejabat daerah.

Birokrasi Berbelit, Petani Jadi Korban.
Amran menyoroti kendala administrasi dan penyesuaian birokrasi di tingkat daerah sebagai penghambat utama. Baginya, di tengah kondisi darurat dengan 7.000 hektare lahan rusak, tidak ada ruang untuk menunda pekerjaan.
Keterlambatan ini fatal karena merampas kepastian petani untuk kembali menanam. Padahal, pemerintah pusat telah menjamin seluruh biaya rehabilitasi lahan menjadi tanggung jawab pusat sepenuhnya.
“Kami sudah cairkan sejak Januari. Tadi sudah ada komitmen, dalam satu bulan ini harus selesai. Tidak ada alasan lagi bagi daerah untuk menunda,” cetusnya.
Bantuan Terbesar untuk Sumbar
Paket bantuan untuk Sumatera Barat ini termasuk salah satu yang terbesar dalam sejarah pemulihan pascabencana. Selain dana rehabilitasi lahan, Kementan bersama mitra juga telah menyalurkan bantuan langsung senilai Rp75 miliar serta cadangan beras sekitar Rp1 triliun untuk tiga provinsi terdampak.
Kini, bola panas ada di tangan Pemprov dan Pemkab di Sumatera Barat. Mentan mendesak kolaborasi tanpa sekat agar bantuan yang sudah “siap pakai” itu tidak hanya jadi angka di atas kertas, sementara ribuan petani terus menanggung beban ekonomi akibat bencana.
“Tujuan kita satu: petani segera kembali menanam dan kedaulatan pangan kita tetap terjaga. Jangan biarkan mereka menunggu terlalu lama hanya karena urusan kertas,” pungkas Amran.(Rizal,Kementan RI).









