MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID | PROV.
JAMBI — Kemegahan Presisi Merdeka Run 2026 yang digelar Polda Jambi, Minggu (9/8/2026), menyisakan pertanyaan lebih besar tentang prioritas penggunaan anggaran.
Di tengah masih banyaknya persoalan sarana pendidikan, mulai dari bangunan sekolah yang membutuhkan perbaikan hingga meja dan bangku siswa yang rusak, kegiatan yang disebut menghabiskan anggaran kurang lebih Rp5 miliar itu dinilai layak dikritisi dari perspektif manfaat publik.
Ketua Macan Asia Indonesia (MAI) Provinsi Jambi, Perimon Juli, mempertanyakan apakah anggaran sebesar itu tidak akan jauh lebih bermanfaat jika dialihkan untuk membantu memperbaiki fasilitas pendidikan yang rusak.
“Kita tidak mempersoalkan kegiatan olahraga atau kemeriahan acara. Tetapi ketika ada anggaran sekitar Rp5 miliar, publik berhak bertanya soal skala prioritas. Kalau uang sebesar itu digunakan untuk memperbaiki sekolah yang atapnya rusak, bangku siswa yang patah, atau fasilitas belajar yang tidak layak, manfaatnya bisa dirasakan anak-anak dalam jangka panjang,” ujar Pery.
Menurutnya, pemerintah dan aparat harus memiliki kepekaan terhadap kondisi masyarakat. Seremonial hanya berlangsung beberapa jam, sedangkan infrastruktur pendidikan dapat memberikan manfaat bertahun-tahun.
“Bayangkan Rp5 miliar digunakan memperbaiki ruang kelas yang rusak, mengganti bangku-bangku siswa yang sudah tidak layak, memperbaiki toilet atau fasilitas dasar sekolah bahkan bila perlu untuk belikan baju atau sepatu gratis untuk anak kita yg tidak mampu. Itu bukan sekadar proyek, tetapi investasi untuk masa depan anak-anak Jambi,” katanya.
Pery menegaskan kritik tersebut bukan berarti menolak kegiatan Presisi Merdeka Run. Namun, ia meminta transparansi mengenai sumber anggaran, nilai belanja, rincian penggunaan dana, serta manfaat kegiatan tersebut bagi masyarakat.
“Jangan sampai kita terlalu mudah mengeluarkan miliaran rupiah untuk kegiatan yang sifatnya sesaat, sementara masih ada anak-anak yang belajar di ruang kelas yang membutuhkan perhatian. Publik membutuhkan transparansi dan keberpihakan pada kebutuhan yang paling mendesak,” tegasnya.
Ia meminta Polda Jambi membuka informasi anggaran kegiatan secara transparan agar masyarakat dapat menilai sendiri apakah penggunaan dana tersebut telah memenuhi prinsip efisiensi, kepatutan, dan manfaat bagi publik.
“Prestasi sebuah institusi bukan hanya diukur dari meriahnya sebuah acara. Tetapi juga dari seberapa besar kehadirannya mampu memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Pery.
(Red SR)









