MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID | Blora – Ketua DPRD Kabupaten Blora Siswanto harumkan nama Blora di kancah nasional. Pasalnya dia baru saja dilantik sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (DPN ADKASI) periode 2025–2030.
Pelantikan dilakukan secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian. Mendagri menyebut peran ADKASI sangat strategis.
Lantaran menjadi mitra pemerintah pusat mensukseskan program-program pembangunan nasional
Mendagri Tito meminta agar kepemimpinan baru ADKASI di bawah Siswanto mengedepankan kerja berbasis eksekusi dan kolaborasi lintas lembaga.
Ia mencontohkan apa saja langkah penting yang harus diambil DPRD untuk mendukung target ekonomi tersebut.
Seperti mendorong percepatan realisasi anggaran daerah, menghilangkan bottleneck perizinan, hingga menyinkronkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
“Saya percaya Saudara-saudara akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya,” tambahnya.
Pihaknya menyebut kontribusi pertumbuhan ekonomi daerah akan jadi penentu kinerja ekonomi nasional. Untuk itu ia meminta ADKASI memperkuat kolaborasi lintas sektor.
“Mulai dari penganggaran, pengawasan, hingga regulasi, guna memastikan program strategis seperti ketahanan pangan, energi, hilirisasi, dan pembangunan SDM berjalan optimal,” tuturnya.
Menurutnya DPRD kabupaten adalah ujung tombak dalam implementasi kebijakan pusat di tingkat daerah. Ia pun berharap DPN ADKASI bisa menjadi motor penggerak yang efektif.
“Bukan hanya dalam menyerap aspirasi masyarakat, tetapi juga mendorong kebijakan daerah yang selaras dengan arah strategis nasional,” ujar Mendagri.
Selain itu ia berharap ADKASI bisa membangun komunikasi intensif dengan kepala daerah dan pusat. Sehingga tidak terjebak dalam birokrasi lambat dan konflik kepentingan lokal.
Ketua Umum terpilih Siswanto menyatakan komitmennya untuk menjadikan ADKASI sebagai wadah koordinasi dan peningkatan kapasitas DPRD kabupaten dalam rangka mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.(Tim/Red)