MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID |
MUARO JAMBI – Provinsi Jambi.
Perampasan kebun sawit koperasi Fajar Pagi di Desa Betung, Kecamatan Kumpeh, kembali memantik sorotan. Dugaan perampasan dan penguasaan lahan milik anggota Koperasi Fajar Pagi kini telah resmi memasuki tahap penyidikan. Namun hingga saat ini, belum ada satu pun pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.
Fakta tersebut terkonfirmasi melalui dokumen Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterbitkan Polres Muaro Jambi tertanggal 9 Februari 2026 dan ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Muaro Jambi.
Dalam dokumen itu, penyidik menyatakan dimulainya penyidikan atas dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan/atau penggelapan yang terjadi di areal kebun sawit milik anggota Koperasi Fajar Pagi di Desa Betung. Meski demikian, hingga kini proses hukum belum menetapkan tersangka.
Peta Interaktif SIGAP Kementrian LKH Sistem Informasi Geospasial Akses Publik
Kronologi: Dari Laporan Hingga Penyidikan:
Perkara ini berakar dari dugaan perampasan kebun oleh kelompok yang dikenal sebagai “Tim 12” sejak September 2024, yang menyebabkan sejumlah anggota koperasi fajar pagi kehilangan akses terhadap lahan dan hasil panen.
Perjalanan hukum kasus ini berkembang sebagai berikut:
9 April 2025
Laporan resmi diajukan ke Polda Jambi.
15 April 2025
Laporan dilimpahkan ke Polres Muaro Jambi.
16 Mei 2025
Penyelidikan dimulai melalui pemeriksaan pelapor, terlapor, dan saksi.
9 Februari 2026
Status perkara resmi naik ke tahap penyidikan.
Namun, meski telah melalui tahapan tersebut, belum ada penetapan tersangka hingga berita ini ditulis.
Preseden Pengadilan: Klaim “Kawasan Hutan” Pernah Dipatahkan
Konflik serupa sebenarnya telah terjadi sebelumnya, yakni pada periode Juli hingga September 2023. Saat itu, sejumlah oknum mengatasnamakan Kelompok Tani Hutan (KTH) mengklaim lahan kebun sawit koperasi Fajar Pagi sebagai kawasan hutan dan melakukan penguasaan fisik di lapangan.
Kasus tersebut berujung pada proses hukum di Pengadilan Negeri Sengeti, dengan putusan hakim yang menyatakan para pelaku bersalah dan dijatuhi hukuman pidana.
Putusan itu menjadi indikator penting bahwa klaim sepihak mengenai status kawasan hutan tidak terbukti secara hukum dalam perkara sebelumnya.
Dasar Legal: Rujukan Peta Resmi Pemerintah
Salah satu anggota koperasi, Edi, menyebut bahwa status lahan telah memiliki rujukan resmi dari pemerintah melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6132/PPTPKH Revisi III.
Menurutnya, dalam peta yang dapat diakses melalui situs Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, area kebun Koperasi Fajar Pagi ditandai dengan warna cokelat, yang menunjukkan klasifikasi kawasan peruntukan perkebunan.
“Di peta sudah jelas, warna cokelat itu kawasan perkebunan, bukan kawasan hutan,” ujarnya.
Meski demikian, klaim ini masih perlu diverifikasi lebih lanjut oleh instansi berwenang untuk memastikan status hukum lahan secara komprehensif.
Pertanyaan Besar: Mengapa Belum Ada Tersangka?
Kenaikan status perkara ke tahap penyidikan secara hukum menunjukkan bahwa penyidik telah menemukan indikasi peristiwa pidana dan alat bukti awal. Namun, belum adanya tersangka menimbulkan pertanyaan publik:
Apakah alat bukti masih dianggap belum cukup?
Ataukah terdapat kendala lain dalam proses penegakan hukum?
Situasi ini membuka ruang spekulasi dan menuntut transparansi aparat penegak hukum.
Desakan Transparansi
Sejumlah pihak berharap aparat penegak hukum dapat bekerja secara profesional dan transparan dalam menuntaskan perkara ini, mengingat konflik telah berlangsung cukup lama dan berdampak langsung terhadap mata pencaharian masyarakat.
Penegakan hukum yang tegas dinilai penting untuk mencegah konflik serupa kembali terulang di kemudian hari.
Kasus Koperasi Fajar Pagi bukan sekadar konflik internal atau sengketa lahan biasa. Dengan adanya dokumen resmi penyidikan, preseden putusan pengadilan, serta rujukan peta pemerintah, perkara ini telah berkembang menjadi isu hukum yang lebih luas.
Kini, publik menunggu satu hal:
kepastian hukum.
(PM – Red )
Author: MABESMEDIAINVESTIGASI
MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID dalam menjalankan tugas, wajib memiliki Tanda Pengenal (Kartu Pers) yang masih aktif, Surat Tugas dan namanya tercantum dalam Box Redaksi. Laporkan segera bila ada tindakan melanggar Hukum dan Kode Etik Jurnalistik, yang mengatasnamakan MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID.
